Gelar Aksi Unjuk Rasa, SPLP dan Lsm Teropong Desak KSOP Palembang Usut Dugaan Manipulasi PNBP dan Pelanggaran PT KBS

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 15:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang(Sumatera Selatan),Cybermabespolri.com — Serikat Peduli Lingkungan Palembang (SPLP) bersama LSM TEROPONG Sumatera Selatan menggelar aksi unjuk rasa dengan menyuarakan sejumlah dugaan pelanggaran tata kelola kepelabuhanan di wilayah alur pelayaran Sungai Musi, Palembang.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang agar segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan perizinan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), manipulasi laporan operasional, hingga indikasi pengemplangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turut disorot pada aktivitas PT Krakatau Bandar Samudera (KBS).

Dalam orasinya, massa aksi menilai pengawasan terhadap aktivitas kepelabuhanan di sepanjang alur Sungai Musi perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, berdasarkan hasil pengumpulan data dan temuan lapangan yang mereka sampaikan, terdapat dugaan sejumlah TUKS yang memberikan pelayanan bongkar muat barang umum meskipun kegiatan operasionalnya diduga tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). Massa aksi mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian laporan operasional dan volume pelayanan berdasarkan hasil telaah dokumen Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Dugaan tersebut berkaitan dengan pencatatan tonase atau Gross Tonnage (GT) kapal, frekuensi lalu lintas kapal, serta pemanfaatan alur pelayaran yang diduga dilaporkan lebih rendah dibandingkan realisasi sebenarnya.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi besaran kewajiban PNBP yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, massa mendesak dilakukannya audit dan rekonsiliasi menyeluruh terhadap seluruh data operasional serta pembayaran PNBP PT KBS. Mereka juga mempertanyakan langkah pengawasan dan evaluasi KSOP Kelas I Palembang, mengingat perusahaan tersebut disebut masih menjalankan kegiatan operasional pada 2026.

Tidak hanya persoalan dugaan PNBP, massa aksi turut menyoroti insiden tongkang pengangkut batu bara yang diduga menabrak tiang Jembatan Ampera di perairan Sungai Musi pada 3 November 2026 sekitar pukul 18.00 WIB.

Insiden yang menyangkut salah satu ikon sekaligus objek cagar budaya Kota Palembang tersebut dinilai menjadi persoalan serius yang harus diusut secara transparan, terutama menyangkut keselamatan pelayaran, pengawasan lalu lintas kapal, dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

Koordinator Aksi, Denny Setiawan, dalam tuntutannya mendesak Kepala KSOP Kelas I Palembang agar tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang disuarakan masyarakat. Ia meminta seluruh aktivitas TUKS dan operasional PT KBS diperiksa secara menyeluruh, termasuk legalitas perizinan, laporan volume pelayanan, serta pemenuhan kewajiban PNBP kepada negara.

Sementara itu, Koordinator Lapangan, Erik Syailendra, menegaskan bahwa pihaknya meminta KSOP Kelas I Palembang mengambil langkah konkret, termasuk mengevaluasi dan memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional PT KBS apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam aksi tersebut, SPLP dan LSM TEROPONG juga mendesak pembentukan tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan tata kelola kepelabuhanan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Mereka menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut penerimaan negara, keselamatan pelayaran, serta perlindungan aset dan cagar budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Palembang.

Massa menegaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk partisipasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Mereka meminta agar tuntutan tersebut tidak sekadar diterima sebagai aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administrasi, audit operasional, verifikasi pembayaran PNBP, serta penegakan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.

“Kami meminta KSOP Kelas I Palembang menunjukkan keberanian dan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai dugaan pelanggaran perizinan, persoalan penerimaan negara, hingga insiden yang menyangkut cagar budaya hanya menjadi persoalan tanpa penyelesaian.

Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” demikian sikap yang disampaikan dalam aksi tersebut.

SPLP dan LSM TEROPONG berharap aparat penegak hukum serta instansi terkait segera merespons tuntutan tersebut secara profesional dan transparan.

Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Penulis : Hendri,Ma

Editor : Red

Sumber Berita: Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cybermabespolri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Polda Sumsel Ungkap Kasus Ilegal Akses Mobile Banking di Palembang, Kerugian Capai Rp60,8 Juta
Kapolda Sumsel Pimpin Coffee Morning Bahas Implementasi Green Policing di Sumatera Selatan
Arman Tantang Wali Kota dan Diskominfo Tindak Tegas Provider Liar
Dinilai Hanya “PANAS TAI AYAM”, Dony Syaputra Kritik Keras Lambannya Penertiban Kabel WiFi Semerawut di Kertapati 
DARI MADRASAH MENUJU PANGGUNG NASIONAL! FILM “TRAGEDI ANAK MUSIK” ANTARKAN MAN 1 PALEMBANG RAIH PENGHARGAAN FILM TERFAVORIT 2026
Nyaris Bersentuhan dengan Kabel Induk PLN, Tumpukan Kabel WiFi di Kemang Agung Didesak Segera Ditertibkan
Polsek Plaju Amankan Terduga Curanmor, Polisi Dalami Jejak Aksi di 18 Lokasi
Syukuran HUT Ke-81 Korps Brimob Polri di Polda Sumsel Berlangsung Sederhana dan Penuh Makna
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:18 WIB

Polda Sumsel Ungkap Kasus Ilegal Akses Mobile Banking di Palembang, Kerugian Capai Rp60,8 Juta

Senin, 16 November 2026 - 16:51 WIB

Kapolda Sumsel Pimpin Coffee Morning Bahas Implementasi Green Policing di Sumatera Selatan

Senin, 16 November 2026 - 15:29 WIB

Dinilai Hanya “PANAS TAI AYAM”, Dony Syaputra Kritik Keras Lambannya Penertiban Kabel WiFi Semerawut di Kertapati 

Senin, 16 November 2026 - 15:20 WIB

Gelar Aksi Unjuk Rasa, SPLP dan Lsm Teropong Desak KSOP Palembang Usut Dugaan Manipulasi PNBP dan Pelanggaran PT KBS

Senin, 16 November 2026 - 01:22 WIB

DARI MADRASAH MENUJU PANGGUNG NASIONAL! FILM “TRAGEDI ANAK MUSIK” ANTARKAN MAN 1 PALEMBANG RAIH PENGHARGAAN FILM TERFAVORIT 2026

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!