Cybermabespolri.com
MUSI BANYUASIN – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (POSE RI) bersama sejumlah aktivis dan masyarakat Musi Banyuasin menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Muba dan Dinas Perkebunan Musi Banyuasin, Senin, 20 April 2026.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kritik keras terhadap pemerintah daerah, khususnya terkait dugaan kejanggalan dalam pengadaan alat berat di Dinas Perkebunan Musi Banyuasin yang dinilai sarat indikasi penyimpangan anggaran.
Dalam orasinya, massa menyoroti pengadaan alat berat berupa excavator pada tahun anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp 1,89 miliar. Namun, yang menjadi perhatian publik adalah besarnya biaya ongkos kirim yang mencapai Rp 44 juta, yang dinilai tidak wajar dan menimbulkan tanda tanya besar.
Tidak hanya itu, berdasarkan penelusuran massa aksi melalui situs resmi pengadaan pemerintah, ditemukan bahwa anggaran pengadaan alat berat tersebut justru tercatat mencapai Rp 3,89 miliar melalui APBD tahun 2025. Angka ini jauh berbeda dengan keterangan salah satu perwakilan Dinas Perkebunan yang menyebutkan nilai pembelian hanya sekitar Rp 1,02 miliar.
Ketua Umum LSM POSE RI, Desri Nago SH, usai aksi menegaskan adanya ketidaksinkronan data yang patut dipertanyakan secara serius. “Ada apa ini? Kenapa bisa terjadi perbedaan signifikan antara nilai penganggaran, realisasi pembelian, hingga data yang disampaikan ke publik,” ujarnya.
Menurut Desri, perbedaan angka tersebut mengindikasikan adanya potensi ketidakterbukaan dalam proses pengadaan. Ia juga mempertanyakan kinerja tim pengadaan di Dinas Perkebunan Musi Banyuasin yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Ini bukan sekadar selisih angka kecil. Ini miliaran rupiah. Publik berhak tahu ke mana aliran anggaran tersebut dan siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Desri mendesak Bupati Musi Banyuasin H M Toha untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Perkebunan, khususnya tim pengadaan barang dan jasa.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya praktik korupsi dalam pengadaan tersebut.
“Aparat penegak hukum harus segera bertindak. Jangan sampai dugaan ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika terbukti ada pelanggaran, harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa berharap tuntutan mereka dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan di Kabupaten Musi Banyuasin. (*)
