Jakarta (DKI Jakarta)-Cybermabespolri.com–”…Negara ini bukan diwariskan oleh segelintir orang yang sedang memegang kekuasaan. Negara ini bukan milik pejabat, bukan milik partai politik, bukan milik kelompok tertentu, dan bukan milik institusi mana pun.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, seluruh penyelenggara negara hanyalah penerima amanat rakyat yang wajib mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang dimilikinya.
Saya mengingatkan kepada seluruh lembaga penegak hukum agar tidak menjadikan hukum sebagai arena pertarungan kekuasaan, pertarungan ego institusi, ataupun alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Rakyat tidak membutuhkan drama politik dan konflik antarlembaga. Yang rakyat butuhkan adalah keadilan yang nyata, kepastian hukum, dan keberanian negara menindak siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.
Jangan pernah menganggap rakyat hanya penonton. Rakyat adalah pemilik sah republik ini. Kekuasaan hanya dititipkan untuk dijalankan sesuai konstitusi, bukan untuk dipertahankan dengan mengorbankan keadilan.
Negara ini dilahirkan dari tetesan air mata para ibu yang kehilangan anak-anaknya, dari tumpah darah para pejuang yang gugur di medan perjuangan, dari pengorbanan rakyat yang rela mempertaruhkan jiwa dan raganya demi satu cita-cita: Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan bermartabat.
Karena itu, jangan pernah khianati pengorbanan para pendiri bangsa dengan mempertontonkan hukum yang kehilangan keberanian, kekuasaan yang kehilangan moral, atau penegakan hukum yang menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda di hadapan hukum.
Apabila hukum hanya tajam kepada sebagian orang tetapi tumpul kepada yang memiliki kekuasaan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar kredibilitas sebuah institusi, melainkan masa depan keadilan di Republik ini.
Saya percaya rakyat Indonesia sudah semakin cerdas. Rakyat mampu membedakan antara penegakan hukum yang sungguh-sungguh dengan penegakan hukum yang hanya menjadi panggung untuk membangun citra. Oleh sebab itu, buktikan kepada rakyat bahwa hukum benar-benar berdiri di atas keadilan, bukan di bawah bayang-bayang kekuasaan.
Ingatlah… jabatan hanyalah sementara, kekuasaan hanyalah titipan, tetapi sejarah akan mencatat siapa yang menjaga amanat para pejuang dan siapa yang mengkhianatinya. Di hadapan rakyat dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada satu pun kekuasaan yang abadi. Yang abadi adalah pertanggungjawaban atas setiap amanah yang dijalankan.
Penulis : Budi Rizki yanto
Editor : As
Sumber Berita: TIM
