ADVOKAT RIKHA PERMATASARI: KEBIJAKAN PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI HARUS TUNDUK PADA ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN TIDAK BOLEH MERUGIKAN HAK MASYARAKAT

Bahan pokok | Internasional | Nasional | Nusa Tenggara Timur | Rabu, 1 Juli 2026 - 15:32 WIB

Kupang(Nusa Tenggara Timur)-Cybermabespolri.com —Polemik mengenai implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,…