Makassar ,- Cybermabespolri.com – Pernyataan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pembukaan Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan di Graha Pena, Selasa (2/6/2026), memantik reaksi keras dari kalangan insan pers.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyinggung keberadaan media yang disebut hanya melakukan “copy paste”, penggunaan judul sensasional, hingga adanya wartawan yang disebut “abal-abal”.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan memastikan pihak yang berinteraksi dengan Dinas Kominfo merupakan insan pers yang telah terverifikasi dan memiliki uji kompetensi.
Pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan tajam dari sejumlah organisasi wartawan di Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Rizal Rahman, meminta Wali Kota Makassar agar tidak sembarangan melontarkan pernyataan yang dinilai menyudutkan profesi wartawan.
“Jangan asal bunyi kalau bicara soal profesi wartawan. Organisasi wartawan itu banyak. Jangan seenaknya memberi stigma abal-abal tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud,” tegas Rizal Rahman.
Rizal juga mengingatkan agar pejabat publik menjaga ucapan dan tidak merendahkan profesi jurnalistik yang memiliki peran penting dalam demokrasi dan kontrol sosial.
“Jaga mulut Anda, jangan injak-injak profesi wartawan hanya karena ada oknum. Kalau memang ada, sebutkan dan buktikan siapa wartawan abal-abal yang dimaksud,” lanjutnya.
Dia turut menyinggung mekanisme kerja sama media di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, jangan sampai standar kompetensi hanya dijadikan alat pembatasan, sementara praktik di lapangan masih menyisakan banyak persoalan.
“Terkait kerja sama media di Pemkot Makassar, apakah semua pimpinan redaksi yang bermitra sudah punya kartu UKW muda, madya, atau utama? Jangan sampai nanti ada media yang hanya menyewa kartu UKW untuk kepentingan kerja sama,” sindir Rizal.
Di akhir pernyataannya, Rizal meminta Wali Kota Makassar lebih fokus menyelesaikan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik ketimbang melontarkan komentar yang memicu polemik dengan insan pers.
“Lebih baik Wali Kota fokus urus laporan Ketua LMP Sulsel, Taufik Hidayat, terkait dugaan persoalan baju seragam sekolah SD ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Jakarta, dari pada sibuk mengurusi istilah wartawan abal-abal,” tutup Rizal”(**)
Penulis : As
Editor : Rosidi
Sumber Berita: PWI SULSEL
