Cybermabespolri.com
Muara Enim,-Sumatra Selatan
Inspektorat Muara Enim sepertinya tidak terlalu di pungsikan oleh Pemkab Muara Enim untuk mengawasi kinerja Unit Layanan Pengadaan dan kinerja dinas saat proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan.
Menunggu bola atau menunggu laporan masuk baru bertindak mungkin seperti itu kinerja inspektorat Muara Enim yang di komandoi Jaksa penyidik handal pada masanya.
OTT atau non OTT karena Alphard ada sebelum OTT itu bukan masalah karena masalah sebenarnya ada di kinerja dinas, ULP, inspektorat dan Sekertariat Daerah yang diduga tidak mengantisipasi dan diam terkait adanya dugaan mafia jual beli proyek.
Bila belanja modal dalam APBD Muara Enim mendekati Rp. 1,5 trilyun maka dengan peristiwa OTT 20% dari nilai kontrak ada potensi kerugian negara mendekati hampir Rp. 300 milyar dari dugaan praktek mafia jual beli proyek.
Lelang yang diatur untuk pembeli proyek, pekerjaan yang tidak sesuai speks material, volume kurang, tidak memenuhi speks teknis dan pelanggaran klausal kontrak mudah di deteksi inspektorat Muara Enim kalau kinerjanya menjemput bola.
PR besar APH di Sumatera Selatan adalah mengungkap kasus korupsi yang mudah di deteksi dengan memeriksa hasil pekerjaan, menindak lanjuti laporan masyarakat dan bertindak tegas tanpa pandang bulu kepada oknum Dinas atau petinggi Pemerintahan.
Tolak ukur adanya tindak pidana korupsi adalah Umur pakai infrastruktur belanja modal hanya seumur jagung sudah mulai alami kerusakan dan hancur total dalam waktu kurang dari 5 tahun.
Melanggar undang – undang jasa konstruksi, pengadaan barang tidak sesuai speks, volume kurang dan pelanggaran klausal kontrak mudah di deteksi tapi terkesan tak terdeteksi dan tidak pernah ada.
