TERUNGKAP! TIGA JENDERAL POLRI JADI TERSANGKA KASUS DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL PRESIDEN PRABOWO, SATU JENDERAL MASIH BERSTATUS SAKSI

- Penulis

Rabu, 4 November 2026 - 09:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketiga tersangka tersebut adalah:

  1. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

  2. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.

  3. Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, Irjen Pol. Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka. Dengan demikian, informasi yang menyebut empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka perlu diluruskan.

Penetapan ketiga tersangka tersebut disampaikan oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

PRESIDEN PRABOWO DAN SEJUMLAH TOKOH DIDUGA MENJADI TARGET

Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan ilegal tersebut menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dan dilakukan tanpa melalui mekanisme serta prosedur yang semestinya.

Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa proses verifikasi dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

Dugaan penyadapan itu juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.

DUGAAN PENGHAPUSAN DATA ELEKTRONIK

Perkara ini semakin menjadi perhatian setelah penyidik mengungkap dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Peristiwa itu kemudian dilaporkan pada 30 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari proses penyidikan.

Dalam pengembangan perkara, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita sejumlah barang bukti elektronik untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

TERANCAM PIDANA BERLAPIS

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 KUHP Nasional, Pasal 332 KUHP Nasional, serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ancaman pidana berbeda-beda sesuai ketentuan masing-masing pasal. Pasal 258 KUHP mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, sedangkan Pasal 332 dan Pasal 32 UU ITE juga memuat ancaman pidana sesuai unsur perbuatannya.

Proses hukum selanjutnya akan menentukan pembuktian terhadap dugaan tindak pidana tersebut.

PENEGAKAN HUKUM DAN KETERBUKAAN PUBLIK

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan sistem elektronik dan kewenangan penyadapan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.

Publik tentu berharap proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, independen, dan tidak tebang pilih, sekaligus menjamin hak-hak hukum seluruh pihak yang terlibat.

Perlu ditegaskan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penulis : Red

Editor : Red

Sumber Berita: Keterangan Bareskrim Polri dalam konferensi pers, 3 November 2026,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cybermabespolri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

SOSOK KOMJEN HENDRO PANDOWO, PIMPIN SIDANG ETIK YANG PECAT IRJEN EKO HADI DALAM KASUS PENYADAPAN PRABOWO, LULUSAN AKPOL 1991 YANG TANDA TANGANNYA VIRAL
‎Perwakilan LAKI DPC Pati Ikut Diklat Bersama LAKI, KPK, dan Ombudsman RI: Siap Awasi dan Tindak Tegas Dugaan Korupsi  ‎
APRESIASI TUGAS KEMANUSIAAN, KAPOLRI ANUGERAHKAN PIN EMAS KEPADA 10 PERSONEL POLRI BERPRESTASI
BNN DAN POLRI PERKUAT KERJA SAMA DENGAN ONCB THAILAND, BIDIK JARINGAN NARKOTIKA DI ASIA TENGGARA
TAK PANDANG PANGKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM, GARDA NUSANTARA DUKUNG LANGKAH POLRI DAN SIAP KAWAL PEMERINTAHAN PRABOWO
ADVOKAT RIKHA PERMATASARI: JUNJUNG PRADUGA TAK BERSALAH, USUT DUGAAN PENYADAPAN HINGGA RANTAI PERINTAH DAN PENGGUNAAN HASILNYA
GEGER SEJUMLAH JENDERAL POLRI DIKABARKAN DIAMANKAN, JENDERAL BINTANG EMPAT BERINISIAL L DISEBUT TELAH DILEPASKAN
RIKHA PERMATASARI: LAKSANAKAN PUTUSAN MK, JANGAN BIARKAN REFORMASI PERADILAN MILITER BERHENTI DI ATAS KERTAS
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 05:15 WIB

SOSOK KOMJEN HENDRO PANDOWO, PIMPIN SIDANG ETIK YANG PECAT IRJEN EKO HADI DALAM KASUS PENYADAPAN PRABOWO, LULUSAN AKPOL 1991 YANG TANDA TANGANNYA VIRAL

Jumat, 13 November 2026 - 17:00 WIB

‎Perwakilan LAKI DPC Pati Ikut Diklat Bersama LAKI, KPK, dan Ombudsman RI: Siap Awasi dan Tindak Tegas Dugaan Korupsi  ‎

Senin, 9 November 2026 - 19:22 WIB

APRESIASI TUGAS KEMANUSIAAN, KAPOLRI ANUGERAHKAN PIN EMAS KEPADA 10 PERSONEL POLRI BERPRESTASI

Kamis, 5 November 2026 - 23:43 WIB

BNN DAN POLRI PERKUAT KERJA SAMA DENGAN ONCB THAILAND, BIDIK JARINGAN NARKOTIKA DI ASIA TENGGARA

Kamis, 5 November 2026 - 17:05 WIB

TAK PANDANG PANGKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM, GARDA NUSANTARA DUKUNG LANGKAH POLRI DAN SIAP KAWAL PEMERINTAHAN PRABOWO

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!