Sragen,cybermabespolri.com – Tim Kuasa Hukum Teguh Riyanto yang dipimpin Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., http://C.Med., http://C.LO., http://C.PIM., menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Sragen dan Subdenpom IV/4-1 Sragen atas profesionalitas dalam menangani laporan kliennya 8 Juni 2026.
Apresiasi untuk Polres Sragen
Rikha Permatasari menilai pemeriksaan terhadap Teguh Riyanto pada hari ini berjalan profesional dan humanis.
“Kami mengapresiasi Kapolres Sragen, Kasat Reskrim, Kanit Reskrim, para Penyidik, dan seluruh jajaran Satreskrim Polres Sragen yang membuka ruang dialog, mendengar keluhan masyarakat, serta mengakomodasi penyampaian fakta hukum dari klien kami. Pemeriksaan berlangsung baik, profesional, dan mencerminkan hadirnya negara dalam memberi perlindungan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi,” ujar Rikha.
Apresiasi untuk Subdenpom IV/4-1 Sragen*
Tim kuasa hukum juga mengapresiasi Komandan Subdenpom IV/4-1 Sragen, Kapten Cpm Saryanto, http://S.Sos., beserta jajaran penyidik yang telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami Teguh Riyanto.
Laporan tersebut terkait dugaan peristiwa kekerasan yang menurut keterangan klien melibatkan sejumlah oknum anggota TNI yang berdinas di Kodim 0725/Sragen, Koramil 10/Tangen, dan Yonif 408/Suhbrastha Sragen.
“Kami menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian dan penanganan perkara ini kepada institusi Polisi Militer sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami percaya proses hukum akan berjalan objektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip supremasi hukum bagi setiap warga negara maupun prajurit,” kata Rikha.
Kecaman terhadap dugaan kekerasan
Di sisi lain, Tim Kuasa Hukum mengecam keras segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta hak asasi manusia.
Berdasarkan keterangan Teguh Riyanto yang saat ini masih dalam proses pembuktian, klien mengaku mengalami pengrusakan, penggerebekan paksa ke rumah, penganiayaan, pemborgolan, penginjakan, serta pemukulan berulang yang diduga dilakukan sejumlah oknum TNI.
“Apabila seluruh dugaan tersebut terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan proses hukum yang objektif, maka tindakan demikian tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Setiap warga negara berhak diperlakukan secara manusiawi, mendapat perlindungan hukum, serta bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia,” tegas Rikha.
Komitmen pengawalan perkara
Tim Kuasa Hukum menegaskan Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung asas _equality before the law_. Setiap dugaan pelanggaran hukum harus diperiksa secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Sekaligus, tim tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap semua pihak yang disebut dalam laporan hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Kami tidak mencari sensasi, tidak mencari konflik. Yang kami perjuangkan adalah keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak klien kami sebagai warga negara. Kami percaya institusi Polri dan Polisi Militer akan bekerja profesional untuk mengungkap fakta sebenarnya,” pungkasnya.
Tuntutan Tim Kuasa Hukum
Mengapresiasi profesionalitas Polres Sragen dalam melayani masyarakat.
Mengapresiasi DanSubdenpom IV/4-1 Sragen dan jajaran penyidik atas tindak lanjut laporan Teguh Riyanto.
Mengecam segala bentuk kekerasan, penganiayaan, dan tindakan yang merendahkan martabat manusia.
Mendukung proses hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel.
Mengawal seluruh proses hukum hingga tercapai kepastian hukum dan keadilan bagi klien.
*Rikha Permatasari, S.H., M.H., http://C.Med., http://C.LO., http://C.PIM*
Ketua Tim Kuasa Hukum Teguh Riyanto
Kantor Hukum Rikha Permatasari & Partners
_“Keadilan tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Keadilan harus berdiri di atas hukum dan kebenaran.”_
_Fiat Justitia Ruat Caelum_ – Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh.
Penulis : Budi Rizkiyanto
Editor : Rosidi
Sumber Berita: Rikha Permatasari
