Ogan Ilir (Sumatera Selatan),Cybermabespolri.com — Kepemimpinan baru di tubuh Polres Ogan Ilir mulai memperlihatkan sejumlah langkah yang menarik perhatian publik. Di bawah kepemimpinan AKBP Rizka Aprianti, S.H., S.I.K., M.H., penguatan institusi tidak hanya diarahkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembenahan internal, pelayanan masyarakat, pencegahan gangguan kamtibmas, penanganan karhutla, pemanfaatan teknologi, serta penguatan komunikasi dengan insan pers.
Bagi masyarakat, perubahan sebuah institusi penegak hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap. Lebih jauh, masyarakat ingin melihat apakah polisi semakin disiplin, semakin dekat, semakin responsif, semakin terbuka dan mampu memberikan rasa aman secara nyata.
Sejumlah langkah yang dilakukan Polres Ogan Ilir di bawah kepemimpinan AKBP Rizka Aprianti menunjukkan arah tersebut.
DISIPLIN INTERNAL MENJADI FONDASI
Salah satu perhatian yang terlihat adalah penguatan disiplin dan integritas personel.
Kapolres melakukan pengecekan kehadiran anggota bersama fungsi Propam serta memberikan penekanan mengenai disiplin, etika, kode etik dan tanggung jawab sebagai anggota Polri.
Langkah tersebut penting karena kualitas pelayanan kepada masyarakat pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas personel yang berada di garis depan.
Kepolisian yang kuat tidak hanya membutuhkan peralatan dan kewenangan, tetapi juga membutuhkan personel yang memiliki disiplin, integritas dan kesadaran bahwa setiap tindakan anggota membawa nama institusi.
ANEVA SEBAGAI INSTRUMEN EVALUASI
Penguatan evaluasi melalui Analisa dan Evaluasi (Anev) mingguan juga menjadi bagian penting dari pola kerja Polres Ogan Ilir.
Setiap satuan fungsi dan Polsek jajaran melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi serta perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pekerjaan kepolisian tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan, tetapi harus diikuti evaluasi: apa yang berhasil, apa yang belum berjalan maksimal dan apa yang harus diperbaiki.
Dengan demikian, Anev bukan sekadar forum laporan, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan respons kepolisian terhadap persoalan masyarakat.
KARHUTLA: MEMPERKUAT DETEKSI DAN KOLABORASI
Ogan Ilir merupakan wilayah yang menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, karhutla menjadi salah satu isu strategis yang mendapatkan perhatian Polres Ogan Ilir.
Pendekatan yang dilakukan mencakup langkah preemtif, preventif, respons cepat di lapangan hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Penanganan karhutla juga tidak mungkin dibebankan kepada Polri seorang diri.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, desa, perusahaan, Masyarakat Peduli Api dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.
Yang menarik, pemanfaatan teknologi drone juga dilakukan untuk membantu pemantauan wilayah rawan kebakaran sekaligus meningkatkan kemampuan deteksi dini.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla semakin diarahkan pada kombinasi antara teknologi, pencegahan, respons cepat dan kolaborasi lintas sektor.
POLISI HADIR DENGAN PENDEKATAN HUMANIS
Kepemimpinan baru juga memberikan perhatian terhadap pelayanan di tingkat Polsek.
Dalam kunjungan ke Polsek Rantau Alai, Kapolres melakukan pengecekan terhadap kondisi markas, sarana-prasarana dan kesiapan personel.
Arahan agar anggota memberikan pelayanan secara humanis, ramah dan penuh tanggung jawab menjadi bagian penting dari upaya mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.
Sebab bagi masyarakat di tingkat kecamatan dan desa, wajah Polri yang sesungguhnya sering kali mereka temui bukan di tingkat markas besar, tetapi di Polsek dan personel yang berinteraksi langsung dengan mereka.
RUANG ASPIRASI MASYARAKAT TETAP DIHORMATI
Polres Ogan Ilir juga memiliki peran penting dalam menjaga agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung aman dan tertib.
Dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat oleh masyarakat, pendekatan komunikasi, profesionalitas, SOP dan humanisme menjadi bagian dari pola pengamanan.
Prinsipnya sederhana: ketertiban harus dijaga, tetapi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat juga harus dihormati sesuai ketentuan hukum.
Keseimbangan tersebut merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat antara aparat negara dan masyarakat.
PENEGAKAN HUKUM TETAP BERJALAN
Di sisi penegakan hukum, Polres Ogan Ilir juga melaporkan sejumlah pengungkapan perkara.
Dalam rilis 1 September 2026, Polres menyampaikan pengungkapan tujuh perkara menonjol dengan 13 tersangka dari jajaran Satreskrim.
Sementara dari Satresnarkoba disampaikan lima perkara dengan enam tersangka, dengan barang bukti yang antara lain disebut berupa 97,65 gram sabu dan 400 butir ekstasi, dengan berat keseluruhan yang dilaporkan mencapai 176,70 gram.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas Polres Ogan Ilir.
Namun setiap perkara tetap harus diproses berdasarkan hukum, alat bukti dan mekanisme peradilan yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
MEMBANGUN JEMBATAN DENGAN INSAN PERS
Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah upaya membangun komunikasi dengan dunia jurnalistik.
Pada 2 September 2026, Kapolres Ogan Ilir menerima audiensi Pengurus PWI Kabupaten Ogan Ilir periode 2026–2029.
Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan komunikasi, sinergi dan keterbukaan informasi publik antara kepolisian dan insan pers.
Hubungan kepolisian dengan pers memiliki posisi strategis.
Pers memiliki fungsi informasi dan kontrol sosial, sementara kepolisian memiliki kepentingan untuk menyampaikan informasi mengenai keamanan, pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat secara akurat.
Karena itu, komunikasi yang sehat antara kedua pihak menjadi penting.
FORUM JURNALIS CARAM SEGUGUK: KOMUNIKASI DUA ARAH
Komunikasi tersebut kemudian diperluas melalui kegiatan “Ngopi/Ngobrol Pintar” bersama Forum Jurnalis Caram Seguguk pada 18 September 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog mengenai perkembangan kamtibmas dan peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Forum Jurnalis Caram Seguguk sendiri merupakan wadah wartawan lintas organisasi dan media di Kabupaten Ogan Ilir, yang diberitakan melibatkan unsur PWI, IWO, IWO-I, PPWI dan IJTI.
Di sinilah komunikasi antara kepolisian dan pers menjadi semakin menarik.
Hubungan tersebut idealnya bukan sekadar hubungan publikasi, tetapi komunikasi dua arah.
Jurnalis dapat menyampaikan informasi, persoalan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Di sisi lain, kepolisian dapat memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta sehingga publik memperoleh informasi yang lebih proporsional.
SINERGI BUKAN BERARTI KEHILANGAN INDEPENDENSI
Sinergi antara Polri dan pers tentu tidak boleh dimaknai sebagai hilangnya independensi media.
Justru sinergi yang sehat adalah ketika kedua pihak menjalankan perannya masing-masing.
Polisi menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.
Pers menjalankan fungsi jurnalistik, informasi dan kontrol sosial.
Keduanya dapat bekerja sama dalam membangun komunikasi publik, tetapi tetap memiliki batas dan tanggung jawab profesional masing-masing.
Dengan pola seperti itu, kritik tidak harus dianggap sebagai permusuhan dan sinergi tidak harus berarti kehilangan independensi.
Inilah bentuk kemitraan yang sehat dalam kehidupan demokrasi.
DARI KEGIATAN MENUJU KEPERCAYAAN PUBLIK
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan institusi yang aktif melakukan kegiatan.
Masyarakat membutuhkan institusi yang konsisten.
Apakah disiplin benar-benar diterapkan?
Apakah pelayanan semakin mudah?
Apakah laporan masyarakat ditindaklanjuti?
Apakah penegakan hukum berjalan profesional dan berdasarkan bukti?
Apakah tidak ada tebang pilih?
Apakah informasi publik semakin terbuka?
Dan apakah masyarakat di tingkat desa benar-benar merasakan kehadiran polisi?
Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik yang sehat.
Karena itu, berbagai langkah yang telah dilakukan Polres Ogan Ilir di bawah kepemimpinan AKBP Rizka Aprianti dapat dilihat sebagai proses pembenahan yang perlu terus dipertahankan, dievaluasi dan dikawal secara objektif.
Apresiasi publik bukan berarti menutup ruang kritik.
Sebaliknya, kritik yang konstruktif dapat menjadi energi untuk memperbaiki institusi, sementara capaian positif patut diberikan penghargaan secara proporsional.
HARAPAN UNTUK POLRES OGAN ILIR
Masyarakat Ogan Ilir tentu berharap Polres semakin profesional, humanis, transparan, responsif dan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Harapannya, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuda, dunia usaha, media dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat.
Sebab keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi.
Keamanan adalah kepentingan bersama.
Dan ketika kepolisian mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta insan pers, membuka ruang evaluasi, memperkuat disiplin internal, menggunakan teknologi, melakukan pencegahan dan tetap menjalankan penegakan hukum, maka proses tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.
Polisi yang kuat bukan karena ditakuti masyarakat, tetapi karena dipercaya masyarakat.
Kepercayaan itu tidak lahir dari slogan.
Ia lahir dari kerja nyata, integritas, pelayanan, keterbukaan dan konsistensi.
POLRES OGan ILIR: BUKAN SEKADAR HADIR, TETAPI BERUSAHA MENJADI BAGIAN DARI SOLUSI
Di bawah kepemimpinan AKBP Rizka Aprianti, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai langkah positif tersebut tidak berhenti sebagai agenda dan pemberitaan, melainkan menjadi budaya kerja yang berkelanjutan.
Jika konsistensi tersebut mampu dijaga, maka masyarakat Ogan Ilir memiliki alasan untuk melihat masa depan pelayanan kepolisian dengan harapan yang lebih baik.
Penulis : Budi Rizki Yanto
Editor : Red
