Ketiga tersangka tersebut adalah:
-
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
-
Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution.
-
Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, Irjen Pol. Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka. Dengan demikian, informasi yang menyebut empat jenderal telah ditetapkan sebagai tersangka perlu diluruskan.
Penetapan ketiga tersangka tersebut disampaikan oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
PRESIDEN PRABOWO DAN SEJUMLAH TOKOH DIDUGA MENJADI TARGET
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan ilegal tersebut menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dan dilakukan tanpa melalui mekanisme serta prosedur yang semestinya.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa proses verifikasi dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.
Dugaan penyadapan itu juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana.
DUGAAN PENGHAPUSAN DATA ELEKTRONIK
Perkara ini semakin menjadi perhatian setelah penyidik mengungkap dugaan penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Peristiwa itu kemudian dilaporkan pada 30 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari proses penyidikan.
Dalam pengembangan perkara, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita sejumlah barang bukti elektronik untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
TERANCAM PIDANA BERLAPIS
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 KUHP Nasional, Pasal 332 KUHP Nasional, serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ancaman pidana berbeda-beda sesuai ketentuan masing-masing pasal. Pasal 258 KUHP mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, sedangkan Pasal 332 dan Pasal 32 UU ITE juga memuat ancaman pidana sesuai unsur perbuatannya.
Proses hukum selanjutnya akan menentukan pembuktian terhadap dugaan tindak pidana tersebut.
PENEGAKAN HUKUM DAN KETERBUKAAN PUBLIK
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan sistem elektronik dan kewenangan penyadapan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum.
Publik tentu berharap proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, independen, dan tidak tebang pilih, sekaligus menjamin hak-hak hukum seluruh pihak yang terlibat.
Perlu ditegaskan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penulis : Red
Editor : Red
Sumber Berita: Keterangan Bareskrim Polri dalam konferensi pers, 3 November 2026,












