HASIL DIALOG TERBUKA JAKARTA: TUJUH POIN SIKAP KAWAL KASUS HUKUM JOKOWI DAN GIBRAN! DESAK TRANSPARANSI, PROFESIONALITAS APARAT PENEGAK HUKUM, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KONSTITUSIONAL!

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 11:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta(DKI Jakarta ),Cybermabespolri.com —Dialog Terbuka yang membahas persoalan hukum dan ketatanegaraan terkait Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menghasilkan tujuh poin kesimpulan yang menjadi dasar sikap dan komitmen untuk terus mengawal supremasi hukum, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

 

Kegiatan dialog tersebut diselenggarakan pada:

 

Hari/Tanggal: Selasa, 17 November 2026

Waktu: Pukul 13.30–17.30 WIB

Tempat: Hotel ARTHAMA

Alamat: Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

 

UNSUR PENYELENGGARA DAN TOKOH YANG TERCANTUM DALAM KEGIATAN

 

– Muhammad Ali, S.E., M.Si. – Ketua Panitia Pelaksana.

– Dr. Roy Suryo

– Azam Khan, S.H.

– Rustam Effendi

– Prof. Dr. Sri Bintang Pamungkas

– Syapran Suprano – Host.

 

Hasil Dialog Terbuka tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum yang profesional, independen, objektif, dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan persoalan hukum harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

TUJUH POIN KESIMPULAN HASIL DIALOG TERBUKA

 

1. TERUS MENGAWAL KASUS HUKUM GIBRAN RAKABUMING RAKA KE MABES POLRI

 

Tetap melanjutkan pengawalan dan mendorong penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka melalui Mabes Polri. Setiap laporan dan dugaan yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

 

2. MENDESAK DPR RI DAN MPR RI MENINDAKLANJUTI ASPIRASI PEMBERHENTIAN GIBRAN RAKABUMING RAKA

 

Mendesak DPR RI dan MPR RI untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat mengenai tuntutan pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

 

3. MEMINTA EVALUASI FASILITAS, GAJI, TUNJANGAN, DAN HAK POLITIK

 

Meminta evaluasi terhadap fasilitas negara yang melekat pada jabatan Wakil Presiden, meliputi gaji, pengawalan, rumah jabatan, serta tunjangan keluarga, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Selain itu, mendorong kajian mengenai kemungkinan pembatasan atau pencabutan hak politik apabila terdapat dasar hukum dan putusan lembaga peradilan yang berwenang.

 

4. MENDESAK UJI FORENSIK IJAZAH JOKO WIDODO SECARA TERBUKA DAN PROFESIONAL

 

Meminta Kepolisian melakukan pemeriksaan forensik secara independen, transparan, dan profesional terhadap dokumen ijazah Joko Widodo apabila terdapat dasar hukum dan kebutuhan pembuktian yang relevan.

 

Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kejelasan berdasarkan metode ilmiah, fakta, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

5. MENDESAK APARAT PENEGAK HUKUM PROFESIONAL DALAM MENANGANI KASUS JOKOWI DAN GIBRAN

 

Meminta seluruh aparat penegak hukum bekerja secara independen, objektif, transparan, dan tanpa intervensi dalam menangani setiap laporan maupun persoalan hukum yang berkaitan dengan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.

 

Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan politik.

 

6. MEMINTA REKTOR UGM MEMBUKA INFORMASI ADMINISTRASI AKADEMIK JOKO WIDODO

 

Meminta Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan penjelasan dan keterbukaan informasi mengenai riwayat akademik Joko Widodo, mulai dari administrasi penerimaan mahasiswa, proses perkuliahan, catatan akademik, hingga penyelesaian studi.

 

Keterbukaan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk perlindungan data pribadi, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas institusi pendidikan.

 

7. MEMINTA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO TIDAK MELAKUKAN INTERVENSI ATAU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN POLITIK

 

Meminta Presiden Prabowo Subianto menjaga independensi aparat penegak hukum dan memastikan tidak ada intervensi kekuasaan maupun perlindungan politik terhadap pihak mana pun yang sedang menghadapi persoalan hukum.

 

Penegakan hukum harus berjalan secara mandiri, objektif, dan sesuai konstitusi tanpa tekanan dari pihak mana pun.

 

PENEGASAN SIKAP DAN KOMITMEN HASIL DIALOG TERBUKA

 

Ketujuh poin hasil Dialog Terbuka tersebut menjadi dasar untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional, pengawasan publik, penyampaian pendapat, serta mekanisme hukum yang sah.

 

Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum.

 

Seluruh tuntutan tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan independensi lembaga peradilan.

 

SUPREMASI HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS SEGALA KEPENTINGAN!

 

TRANSPARANSI ADALAH HAK PUBLIK, AKUNTABILITAS ADALAH KEWAJIBAN PEJABAT NEGARA, DAN KEADILAN HARUS BERLAKU TANPA PANDANG BULU!

 

HUKUM TIDAK BOLEH TAJAM KE BAWAH DAN TUMPUL KE ATAS!

Penulis : Budi Rizki Yanto

Editor : Red

Sumber Berita: Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cybermabespolri.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

SOSOK KOMJEN HENDRO PANDOWO, PIMPIN SIDANG ETIK YANG PECAT IRJEN EKO HADI DALAM KASUS PENYADAPAN PRABOWO, LULUSAN AKPOL 1991 YANG TANDA TANGANNYA VIRAL
‎Perwakilan LAKI DPC Pati Ikut Diklat Bersama LAKI, KPK, dan Ombudsman RI: Siap Awasi dan Tindak Tegas Dugaan Korupsi  ‎
APRESIASI TUGAS KEMANUSIAAN, KAPOLRI ANUGERAHKAN PIN EMAS KEPADA 10 PERSONEL POLRI BERPRESTASI
BNN DAN POLRI PERKUAT KERJA SAMA DENGAN ONCB THAILAND, BIDIK JARINGAN NARKOTIKA DI ASIA TENGGARA
TAK PANDANG PANGKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM, GARDA NUSANTARA DUKUNG LANGKAH POLRI DAN SIAP KAWAL PEMERINTAHAN PRABOWO
ADVOKAT RIKHA PERMATASARI: JUNJUNG PRADUGA TAK BERSALAH, USUT DUGAAN PENYADAPAN HINGGA RANTAI PERINTAH DAN PENGGUNAAN HASILNYA
TERUNGKAP! TIGA JENDERAL POLRI JADI TERSANGKA KASUS DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL PRESIDEN PRABOWO, SATU JENDERAL MASIH BERSTATUS SAKSI
GEGER SEJUMLAH JENDERAL POLRI DIKABARKAN DIAMANKAN, JENDERAL BINTANG EMPAT BERINISIAL L DISEBUT TELAH DILEPASKAN
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 11:49 WIB

HASIL DIALOG TERBUKA JAKARTA: TUJUH POIN SIKAP KAWAL KASUS HUKUM JOKOWI DAN GIBRAN! DESAK TRANSPARANSI, PROFESIONALITAS APARAT PENEGAK HUKUM, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KONSTITUSIONAL!

Selasa, 17 November 2026 - 05:15 WIB

SOSOK KOMJEN HENDRO PANDOWO, PIMPIN SIDANG ETIK YANG PECAT IRJEN EKO HADI DALAM KASUS PENYADAPAN PRABOWO, LULUSAN AKPOL 1991 YANG TANDA TANGANNYA VIRAL

Jumat, 13 November 2026 - 17:00 WIB

‎Perwakilan LAKI DPC Pati Ikut Diklat Bersama LAKI, KPK, dan Ombudsman RI: Siap Awasi dan Tindak Tegas Dugaan Korupsi  ‎

Senin, 9 November 2026 - 19:22 WIB

APRESIASI TUGAS KEMANUSIAAN, KAPOLRI ANUGERAHKAN PIN EMAS KEPADA 10 PERSONEL POLRI BERPRESTASI

Kamis, 5 November 2026 - 23:43 WIB

BNN DAN POLRI PERKUAT KERJA SAMA DENGAN ONCB THAILAND, BIDIK JARINGAN NARKOTIKA DI ASIA TENGGARA

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!