Jakarta(DKI Jakarta ),Cybermabespolri.com —Dialog Terbuka yang membahas persoalan hukum dan ketatanegaraan terkait Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menghasilkan tujuh poin kesimpulan yang menjadi dasar sikap dan komitmen untuk terus mengawal supremasi hukum, transparansi pemerintahan, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.
Kegiatan dialog tersebut diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal: Selasa, 17 November 2026
Waktu: Pukul 13.30–17.30 WIB
Tempat: Hotel ARTHAMA
Alamat: Jalan K.H. Wahid Hasyim, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
UNSUR PENYELENGGARA DAN TOKOH YANG TERCANTUM DALAM KEGIATAN
– Muhammad Ali, S.E., M.Si. – Ketua Panitia Pelaksana.
– Dr. Roy Suryo
– Azam Khan, S.H.
– Rustam Effendi
– Prof. Dr. Sri Bintang Pamungkas
– Syapran Suprano – Host.
Hasil Dialog Terbuka tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum yang profesional, independen, objektif, dan tidak tebang pilih. Setiap dugaan persoalan hukum harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TUJUH POIN KESIMPULAN HASIL DIALOG TERBUKA
1. TERUS MENGAWAL KASUS HUKUM GIBRAN RAKABUMING RAKA KE MABES POLRI
Tetap melanjutkan pengawalan dan mendorong penanganan persoalan hukum yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka melalui Mabes Polri. Setiap laporan dan dugaan yang disampaikan harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
2. MENDESAK DPR RI DAN MPR RI MENINDAKLANJUTI ASPIRASI PEMBERHENTIAN GIBRAN RAKABUMING RAKA
Mendesak DPR RI dan MPR RI untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat mengenai tuntutan pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
3. MEMINTA EVALUASI FASILITAS, GAJI, TUNJANGAN, DAN HAK POLITIK
Meminta evaluasi terhadap fasilitas negara yang melekat pada jabatan Wakil Presiden, meliputi gaji, pengawalan, rumah jabatan, serta tunjangan keluarga, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, mendorong kajian mengenai kemungkinan pembatasan atau pencabutan hak politik apabila terdapat dasar hukum dan putusan lembaga peradilan yang berwenang.
4. MENDESAK UJI FORENSIK IJAZAH JOKO WIDODO SECARA TERBUKA DAN PROFESIONAL
Meminta Kepolisian melakukan pemeriksaan forensik secara independen, transparan, dan profesional terhadap dokumen ijazah Joko Widodo apabila terdapat dasar hukum dan kebutuhan pembuktian yang relevan.
Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kejelasan berdasarkan metode ilmiah, fakta, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. MENDESAK APARAT PENEGAK HUKUM PROFESIONAL DALAM MENANGANI KASUS JOKOWI DAN GIBRAN
Meminta seluruh aparat penegak hukum bekerja secara independen, objektif, transparan, dan tanpa intervensi dalam menangani setiap laporan maupun persoalan hukum yang berkaitan dengan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa berdasarkan jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan politik.
6. MEMINTA REKTOR UGM MEMBUKA INFORMASI ADMINISTRASI AKADEMIK JOKO WIDODO
Meminta Rektor Universitas Gadjah Mada memberikan penjelasan dan keterbukaan informasi mengenai riwayat akademik Joko Widodo, mulai dari administrasi penerimaan mahasiswa, proses perkuliahan, catatan akademik, hingga penyelesaian studi.
Keterbukaan tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk perlindungan data pribadi, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas institusi pendidikan.
7. MEMINTA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO TIDAK MELAKUKAN INTERVENSI ATAU MEMBERIKAN PERLINDUNGAN POLITIK
Meminta Presiden Prabowo Subianto menjaga independensi aparat penegak hukum dan memastikan tidak ada intervensi kekuasaan maupun perlindungan politik terhadap pihak mana pun yang sedang menghadapi persoalan hukum.
Penegakan hukum harus berjalan secara mandiri, objektif, dan sesuai konstitusi tanpa tekanan dari pihak mana pun.
PENEGASAN SIKAP DAN KOMITMEN HASIL DIALOG TERBUKA
Ketujuh poin hasil Dialog Terbuka tersebut menjadi dasar untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional, pengawasan publik, penyampaian pendapat, serta mekanisme hukum yang sah.
Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus menjadi landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum.
Seluruh tuntutan tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan kewenangan masing-masing lembaga, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan independensi lembaga peradilan.
SUPREMASI HUKUM HARUS BERDIRI DI ATAS SEGALA KEPENTINGAN!
TRANSPARANSI ADALAH HAK PUBLIK, AKUNTABILITAS ADALAH KEWAJIBAN PEJABAT NEGARA, DAN KEADILAN HARUS BERLAKU TANPA PANDANG BULU!
HUKUM TIDAK BOLEH TAJAM KE BAWAH DAN TUMPUL KE ATAS!
Penulis : Budi Rizki Yanto
Editor : Red
Sumber Berita: Tim












