Jakarta(DKI Jakarta),Cybermabespolri.com –Dr. (c) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med.,C.LO.C.PIM. mempertanyakan mengapa hingga kini belum terlihat tindak lanjut terbuka dari Komisi III DPR RI terhadap permohonan agar dilakukan pengawasan atas penanganan perkara yang menimpa Teguh Riyanto.
Menurutnya, Komisi III DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, permohonan masyarakat maupun kuasa hukum untuk memperoleh ruang menyampaikan dugaan adanya persoalan dalam proses penegakan hukum sepatutnya mendapat perhatian sesuai mekanisme yang berlaku.
_”Kami tidak sedang meminta keberpihakan. Kami meminta agar Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya. Bila ada masyarakat yang merasa menjadi korban ketidakadilan, bukankah DPR adalah salah satu tempat rakyat mencari harapan?”_
Rikha menegaskan bahwa diamnya lembaga pengawas berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Karena itu, ia berharap Komisi III DPR RI dapat memberikan kepastian apakah permohonan terkait kasus Teguh Riyanto akan ditindaklanjuti melalui mekanisme seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau bentuk pengawasan lainnya, sebagaimana pernah dilakukan dalam sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik.
Penulis : Budi Rizki yanto
Editor : As
Sumber Berita: Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med.,C.LO.C.PIM.
