Palembang(Sumatera Selatan),Cybermabespolri.com — Kegiatan pencetakan buku pada periode 2018–2023 mendapat perhatian publik dan dinilai perlu dilakukan verifikasi secara menyeluruh oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
Sorotan tersebut muncul berdasarkan informasi mengenai kegiatan pencetakan buku Tahun Anggaran 2023 yang disebut memiliki anggaran sekitar Rp200 juta, sementara hasil pekerjaan yang diinformasikan sekitar 10 buku.
Informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum maupun kerugian negara. Karena itu, diperlukan pemeriksaan objektif terhadap dokumen penganggaran, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta bukti fisik hasil kegiatan.
TELUSURI DATA 2018–2023
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berfokus pada tahun 2023, tetapi mencakup seluruh kegiatan pencetakan buku selama enam tahun, yakni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
Dokumen yang perlu diverifikasi antara lain DPA/DPPA, KAK, RAB/HPS, dokumen pengadaan, kontrak, penyedia, spesifikasi dan volume pekerjaan, harga satuan, dokumen pembayaran, BAST, serta bukti fisik buku.
Langkah tersebut penting untuk mengetahui apakah antara anggaran, kontrak, pembayaran, dan hasil pekerjaan terdapat kesesuaian.
INFORMASI RP200 JUTA DAN 10 BUKU PERLU DIBUKTIKAN
Apabila informasi mengenai anggaran sekitar Rp200 juta dan hasil pekerjaan sebanyak 10 buku benar, secara matematis nilainya rata-rata sekitar Rp20 juta per buku.
Namun, angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya kerugian negara atau tindak pidana, karena penilaian harus mempertimbangkan spesifikasi pekerjaan, jenis buku, proses produksi, jumlah halaman, desain, editing, percetakan, distribusi, serta komponen biaya lainnya sesuai kontrak.
Karena itu, yang paling penting adalah memastikan apa yang sebenarnya diperjanjikan dan apa yang benar-benar direalisasikan.
PERAN PPTK HARUS DILIHAT BERDASARKAN DOKUMEN
Informasi yang menyebut Kabag Persidangan berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai PPTK juga perlu diverifikasi berdasarkan dokumen resmi.
Pemeriksaan hendaknya tidak diarahkan untuk menyalahkan individu tertentu, melainkan untuk mengetahui kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan keterlibatan masing-masing pihak dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban kegiatan.
DOKUMEN HARUS DIUJI DENGAN KONDISI FISIK
APH diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Pengujian dapat dilakukan dengan mencocokkan:
ANGGARAN → PERENCANAAN → PENGADAAN → KONTRAK → SPESIFIKASI/VOLUME → PEMBAYARAN → BAST → BUKTI FISIK.
Apabila terdapat perbedaan antara dokumen dan kondisi di lapangan, perbedaan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika kemudian ditemukan indikasi kelebihan pembayaran, kekurangan volume, pekerjaan tidak sesuai kontrak, atau dugaan pelanggaran lainnya, barulah dapat dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PUBLIK BERHAK MENDAPAT KEJELASAN
Penggunaan anggaran publik merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam setiap kegiatan yang menggunakan keuangan negara atau daerah.
Dorongan pemeriksaan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan fakta, menguji kesesuaian antara anggaran dan realisasi, serta memberikan kepastian mengenai penggunaan uang publik.
APH diharapkan menarik dan memeriksa data kegiatan pencetakan buku periode 2018–2023 secara profesional, objektif, dan menyeluruh.
Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan dapat menjadi bentuk klarifikasi sekaligus perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan alat bukti yang sah, masyarakat berharap persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai hukum.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan publik bukan tuduhan, melainkan pembuktian; bukan asumsi, melainkan fakta; dan bukan sekadar dokumen, melainkan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Penulis : Budi Rizki Yanto
Editor : Red
Sumber Berita: Aktivis Sumsel
