Cybermabespolri.com
MUSI BANYUASIN – Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang diinisiasi Kementerian Pertanian dan didukung langsung oleh Panglima TNI di Kabupaten Musi Banyuasin menuai sorotan tajam. Alih-alih meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat, pelaksanaannya di Desa Bailangu, Kecamatan Sekayu justru dinilai merugikan warga.
Sorotan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ormas Barikade 98 Muba menyusul adanya kerusakan tanaman milik masyarakat akibat aktivitas alat berat dalam proyek tersebut. Sedikitnya 164 batang karet dan satu pohon bungur dilaporkan rusak saat proses rolling atau pergeseran excavator di lokasi kegiatan.
Kerusakan tersebut dialami oleh beberapa warga, di antaranya Rozikin dengan 97 batang karet, Licu Ilyas sebanyak 67 batang, serta satu pohon bungur milik Mukri Husin. Tanaman yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari warga itu roboh dan rusak akibat lintasan alat berat.
Padahal, sebelumnya telah dilakukan mediasi antara pihak pelaksana yang diwakili Ilman Jaya dengan warga terdampak. Dalam kesepakatan tertanggal 8 April 2026, pelaksana berjanji memberikan tali asih sebagai bentuk ganti rugi atas tanaman yang rusak. Kesepakatan tersebut ditandatangani di hadapan saksi, termasuk Ketua DPD Barikade 98 Muba Boni, Babinsa Bailangu Jeti Kustoyo, serta diketahui Kepala Desa Bailangu Ali Sodikin.
Namun hingga berita ini diterbitkan, realisasi tali asih tersebut belum juga jelas, memicu kekecewaan warga.
Rozikin, salah satu warga terdampak, mempertanyakan komitmen pelaksana program yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
“Kenapa program untuk membantu masyarakat justru merugikan kami. Pohon karet kami rusak dan roboh oleh alat berat, padahal itu untuk makan kami sehari-hari,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ketua DPD Ormas Barikade 98 Muba Boni turut angkat bicara. Ia mendesak pihak pelaksana agar segera merealisasikan janji yang telah disepakati bersama.
“Ini sudah ada kesepakatan resmi yang ditandatangani. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan. Katanya program ini didukung Panglima TNI, seharusnya pelaksanaannya juga profesional dan bertanggung jawab,” tegas Boni.
Lebih lanjut, Boni menilai kejadian ini mencoreng tujuan mulia program pemerintah yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menyayangkan lemahnya pengawasan di lapangan sehingga justru menimbulkan persoalan baru.
“Program ketahanan pangan ini sangat baik, tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, yang terjadi justru penderitaan masyarakat kecil. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Boni juga menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika persoalan ini terus berlarut tanpa penyelesaian. Barikade 98 Muba berencana menggelar aksi sebagai bentuk protes.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dan realisasi tali asih sesuai kesepakatan, kami akan mengadakan aksi di depan Kantor Pemkab Muba dan DPRD Muba. Ini bentuk komitmen kami membela hak masyarakat,” tandasnya. (*)
