Banten,Cybermabespolri.com — Warga masyarakat tentu mendambakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin profesional, humanis, elegan, transparan, dan ramah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman. Harapan tersebut menjadi semakin besar ketika Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dipercaya memimpin institusi Polri dan dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026.
Ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan baru Polri tidak dapat dilepaskan dari berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik. Penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil, persoalan konflik agraria yang melibatkan petani, buruh, nelayan dan masyarakat di berbagai daerah, hingga pemberantasan perjudian serta peredaran narkotika merupakan sejumlah isu yang membutuhkan penanganan secara profesional, terukur dan berdasarkan hukum.
Dalam konteks tersebut, dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan, pemerasan, suap, praktik backing, maupun tindakan kekerasan oleh oknum aparat harus dipandang sebagai persoalan serius. Namun, setiap dugaan tetap harus ditempatkan sebagai dugaan yang wajib diuji melalui mekanisme hukum, pemeriksaan yang objektif, serta pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada generalisasi terhadap seluruh anggota Polri hanya karena perbuatan oknum.
Harapan dan keluhan masyarakat tersebut, menurut catatan yang dihimpun Atlantika Institut Nusantara, menjadi bagian penting untuk dikaji dan dianalisis sebagai bahan diskusi dalam mencari solusi bagi pembenahan institusi Polri. Tujuannya sederhana: agar semboyan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
KAPOLRI BUKAN PUNCAK KARIER, MELAINKAN PUNCAK TANGGUNG JAWAB
Dalam pernyataan terbukanya setelah dilantik, Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa jabatan Kapolri bukan sekadar puncak karier, melainkan puncak tanggung jawab.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan tertinggi di tubuh Polri semestinya dimaknai sebagai amanah untuk membangun institusi yang semakin dekat dengan masyarakat.
Bagi Suyudi Ario Seto, menjadi anggota Polri merupakan sebuah kehormatan, sedangkan memimpin Polri merupakan amanah. Karena itu, pengabdian kepolisian harus berjalan bersama masyarakat dan menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama.
Ia juga menegaskan bahwa anggota Polri tidak boleh dibebani target dengan cara-cara yang melanggar hukum. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tidak boleh ada pembenaran terhadap pemerasan, penerimaan suap, praktik backing, penggunaan kekerasan, maupun tindakan sewenang-wenang untuk kepentingan tertentu.
Pesan tersebut menjadi penting karena ukuran keberhasilan institusi kepolisian pada akhirnya bukan semata-mata banyaknya operasi, aplikasi, kegiatan seremonial, rapat, maupun publikasi, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan keamanan, kenyamanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, serta kecepatan memperoleh pertolongan ketika menghadapi persoalan hukum maupun gangguan keamanan.
POLRI HARUS MAMPU MENDENGAR KRITIK
Suyudi Ario Seto juga membawa gagasan agar kultur kepolisian tidak dibangun di atas sikap arogan, kebohongan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang menyakiti masyarakat.
Idealnya, masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mudah dan memperoleh respons secara cepat. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan dan dapat diawasi. Apabila terjadi penyimpangan, mekanisme pengawasan internal maupun eksternal harus mampu melakukan koreksi tanpa harus menunggu suatu persoalan menjadi viral terlebih dahulu.
Ukuran keberhasilan Polri seharusnya sederhana dan konkret.
Ketika seorang anak melihat polisi, ia merasa aman, bukan takut. Ketika korban datang melaporkan suatu persoalan, ia mendapatkan pertolongan, bukan kerumitan. Ketika masyarakat menyampaikan kritik, polisi mampu mendengarkan tanpa merasa kehilangan kewibawaan.
Di situlah sesungguhnya makna pelayanan publik dalam institusi kepolisian.
POLISI HADIR PALING AWAL KETIKA MASYARAKAT MEMBUTUHKAN
Tekad Suyudi Ario Seto untuk membangun Polri yang mampu hadir ketika kejahatan mengancam masyarakat merupakan harapan yang patut diuji melalui implementasi nyata di lapangan.
Polisi bersama masyarakat bukan sekadar sebuah ungkapan. Ia harus diwujudkan melalui kehadiran aparat yang cepat, profesional, proporsional, berintegritas, serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
Penegakan hukum juga harus terbuka terhadap pengawasan. Kewenangan yang besar harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas yang besar pula.
Masyarakat tidak membutuhkan polisi yang hanya terlihat kuat dalam seragam dan kewenangan. Masyarakat membutuhkan polisi yang kuat dalam integritas, keberanian menegakkan hukum, kemampuan melindungi warga, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.
UGAHARI SEBAGAI KARAKTER KEPEMIMPINAN
Suyudi Ario Seto, putra kelahiran Pandeglang, Banten, 14 Juli 1973, dikenal berasal dari lingkungan keluarga besar kepolisian. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 dan putra dari Komjen Pol. (Purn.) Nurfaizi Suwandi.
Dalam kehidupan keluarga, sosok Suyudi Ario Seto digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, membumi dan tidak menciptakan jarak dengan keluarga maupun masyarakat.
Latar belakang Banten yang kuat dengan nilai-nilai religius, kekeluargaan, gotong royong, keberanian dan keteguhan prinsip menjadi bagian dari gambaran karakter yang melekat pada dirinya.
Namun, karakter personal tersebut tentu tetap harus dibuktikan dalam kepemimpinan institusional. Sebab ukuran seorang Kapolri bukan hanya bagaimana ia dikenal secara pribadi, melainkan bagaimana kebijakan dan kepemimpinannya mampu membangun sistem kepolisian yang profesional, berintegritas dan dapat dipercaya publik.
HARAPAN PUBLIK HARUS DIJAWAB DENGAN KINERJA
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan janji yang terlalu tinggi. Masyarakat membutuhkan perubahan yang dapat dilihat, dirasakan dan diukur.
Polri yang kuat bukanlah Polri yang sulit dikritik. Polri yang kuat adalah institusi yang mampu menerima kritik, memperbaiki kekurangan, menindak pelanggaran secara adil, serta menjaga anggotanya yang bekerja benar dari intervensi maupun tekanan kepentingan.
Polri yang profesional bukanlah Polri yang selalu tampil tanpa cela, melainkan institusi yang berani mengakui kekurangan dan memperbaikinya secara terbuka.
Karena itu, kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto akan menghadapi ekspektasi publik yang besar. Harapan masyarakat terhadap sosok Kapolri yang lembut tetapi tegas, lugas tetapi tidak arogan, serta dekat dengan masyarakat harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan yang konkret.
Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka ungkapan bahwa Kapolri adalah puncak tanggung jawab, bukan sekadar puncak karier, akan memperoleh makna yang sesungguhnya.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan Polri bukan ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat mendengar tentang polisi, melainkan oleh seberapa nyata masyarakat merasakan kehadiran polisi ketika mereka membutuhkan perlindungan, pertolongan dan keadilan.
Penulis : Budi Rizki Yanto
Editor : Red
Sumber Berita: Tim
