Cybermabespolri.com
BANYUASIN – Indra Setiawan,SE Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Banyuasin (DPC HNSI) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sumatera Selatan dan dinas Perikanan Banyuasin bersama instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan penanganan dan investigasi terkait masuknya ikan paus ke wilayah pemukiman warga.
HNSI menilai kejadian tersebut tidak boleh hanya dilakukan penanganan sementara, mengingat ikan paus merupakan satwa laut yang mendapatkan perlindungan. Keterlambatan penanganan dikhawatirkan dapat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi hewan laut tersebut. KKP sendiri memiliki kewenangan dalam penanganan biota laut dilindungi dan kejadian terdampar maupun konflik satwa laut.
Indra menyampaikan bahwa pemerintah perlu mencari penyebab utama mengapa ikan paus dapat masuk hingga mendekati pemukiman warga Sungsang – Banyuasin apakah akibat perubahan ekosistem laut, gangguan habitat, kondisi perairan, aktivitas manusia, atau faktor lainnya.
“Ini bukan hanya persoalan penyelamatan ikan paus, tetapi harus dicari akar masalahnya. Kami meminta KKP, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera turun melakukan pemeriksaan di lokasi agar dapat diketahui penyebab sebenarnya,” ujarnya.
HNSI juga meminta agar masyarakat diberikan edukasi dan imbauan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan satwa tersebut karena merupakan hewan yang harus dilindungi. KKP dalam berbagai penanganan satwa laut dilindungi menekankan pentingnya koordinasi lapangan dengan instansi terkait dalam proses penyelamatan dan perlindungan.
Menurut HNSI, kejadian seperti ini menjadi perhatian bersama karena laut merupakan ruang hidup bagi nelayan dan berbagai jenis biota. Pemerintah diharapkan melakukan langkah cepat, penelitian, serta evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Penulis : Indra setiawan SE
Editor : Za
Sumber Berita: HNSI
