Rejang Lebong – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Dr. H. Hendri, SSTP, M.Si, secara resmi menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Senin (13/4/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Rejang Lebong itu dimulai pukul 09.45 WIB dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD, Pera Heriyani, SE, didampingi Wakil Ketua II, Lukman Effendi, SH. Tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten, Iwan Sumantri Badar, SE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala dinas instansi, serta para camat se-Kabupaten Rejang Lebong.
Tak hanya jajaran eksekutif daerah, rapat paripurna juga dihadiri para pejabat instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, serta tamu undangan lainnya.
Dalam nota pengantarnya, Plt Bupati Hendri memaparkan ringkasan pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Rejang Lebong selama tahun anggaran 2025. LKPJ memuat realisasi anggaran, capaian kinerja, hingga hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“ Penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah kepada DPRD sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kami paparkan apa yang sudah dicapai, apa yang belum, dan apa kendalanya agar bisa dievaluasi bersama,” ujar Hendri di hadapan peserta rapat.
Meski tidak merinci angka dalam sambutannya, Hendri menegaskan seluruh program prioritas 2025 tetap mengacu pada RPJMD dan visi misi daerah, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Waka I DPRD Rejang Lebong, Pera Heriyani, SE, usai menerima dokumen LKPJ mengatakan, DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan mengkaji laporan tersebut secara mendalam.
“LKPJ ini akan kami bedah bersama. Nanti ada rekomendasi dari DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan 2025. Apakah programnya sudah tepat sasaran, serapan anggarannya efektif, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan,” kata Pera.
Ia menambahkan, masukan dari DPRD nantinya diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi eksekutif dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan program tahun berikutnya.
Kehadiran unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta pimpinan perguruan tinggi dalam rapat paripurna ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengawal jalannya pemerintahan di Rejang Lebong. Sinergi antar lembaga dinilai penting agar pembangunan berjalan sesuai arah dan tepat sasaran.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen LKPJ 2025 dari Plt Bupati Hendri kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, DPRD akan menjadwalkan rapat-rapat pembahasan bersama OPD terkait sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi.
Penyampaian LKPJ ini menjadi salah satu agenda penting tahunan yang menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah di hadapan wakil rakyat dan masyarakat Rejang Lebong.
