Home / Daerah / Nasional / Pemerintah

Tercium Bauk Tak Sedap Beberapa Kasus Yang Terjadi Direjang Lebong Akan Kah Ada Tersangka Dari Pemanggilan Kejari.

Mandala Staf Redaksi - Penulis

Kamis, 12 Februari 2026 - 21:55 WIB

URL berhasil dicopy

{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}

Rejang Lebong ( Bengkulu ) CyberMabespolri Sejumlah Perkara Dugaan Penyimpangan Anggaran Masih Tahap Penyidikan, Sejumlah Nama Dipanggil Sebagai Saksi dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat kepermukaan. Sejumlah perkara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan menjadi sorotan publik, di antaranya dugaan persoalan dana hibah sebesar Rp26 miliar untuk KPU pada Pilkada 2024, dugaan penyelewengan Dana BOS sebesar Rp76 miliar, serta dugaan penyimpangan anggaran PDAM tahun 2023 dan 2024.

Pihak Kejaksaan mengonfirmasi bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Dalam rangka pendalaman materi dan pengumpulan alat bukti, beberapa nama telah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Mantan Bupati Samsul Effendi, mantan Sekda Yucatan Fauzi, serta mantan Asisten I Pranoto Majit diketahui telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan klarifikasi terkait sejumlah dokumen dan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pada periode tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut murni untuk kebutuhan penyidikan dan belum mengarah pada penetapan tersangka. “Semua pihak yang dipanggil masih berstatus saksi. Proses ini dilakukan guna memastikan transparansi serta kelengkapan data dalam penanganan perkara,” ujarnya.

Kasus dugaan dana hibah KPU Pilkada 2024 menjadi perhatian karena nilai anggaran yang cukup besar, yakni Rp26 miliar. Sementara itu, dugaan penyimpangan Dana BOS Rp76 miliar serta penggunaan anggaran PDAM tahun 2023 dan 2024 juga tengah ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi maupun tindak pidana korupsi.

Kejaksaan menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk menunggu hasil resmi penyidikan sebelum menarik kesimpulan.

Hingga berita ini diturunkan Kamis 12 Februari 2026 belum ada pernyataan resmi dari para saksi terkait materi pemeriksaan. Pihak berwenang memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses pendalaman selesai dilakukan.

Kita Tunggu Dan Kita Pantau Sampai Kasus ini Benar-benar ada Yang menjadi Tersangka Jangan Sampai setelah dipanggil diperiksa Lalu Kasus Tersebut Hilang ” Bak Kehilangan Bumi “

( MD786)