Cybermabespolri.com
Palembang,-Sumatra Selatan
Semakin hari semakin banyak masyarakat bertanya tentang kinerja KPK yang terkesan lamban, penuh gaya tapi tidak terkordinasi dan diduga terkontaminasi mafia kasus.
Isue tak sedap yang beredar di kalangan pegiat anti korupsi kalau KPK bertindak harus se izin dan restu mantan Presiden Jokowi sehingga koruptor yang sowan ke Solo akan aman karena komisioner di pilih olehnya.
Ariefia Hamdani pelapor dugaan korupsi berupa suap yang diduga diterima oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, kesal dengan kinerja KPK yang lamban dan terkesan tidak terkordinasi, “lamban dan juga info simpang siur kalau ditanya tentang tindak lanjut laporan pengaduan”.
“Semua permintaan KPK sudah kita penuhi yaitu dokumen, putusan pengadilan perdata, video, rekening dan semua kelengkapan berkas terkait Villa Gandus”, kata Ariefia dengan tertawa kecil.
“Entah berapa kali saya ke KPK atas permintaan Dumas melengkapi berkas hingga dinyatakan lengkap untuk di serahkan ke penyidik”, lanjut Arief menepuk kening.
“Terakhir saya mendapat jawaban sudah dalam penyelidikan dan menunggu data dari PPATK untuk kelengkapan berkas yang telah saya sampaikan”, ucap Arief sambil menggelengkan Kepala.
“Kalau begini kinerja KPK dengan anggaran tak terbatas puluhan trilyun untuk kasus korupsi sebatas OTT maka lebih baik di bubarkan saja”, tegas Ariefia.
“Perkara Villa Gandus ibarat membalik telapak tangan untuk mengungkapnya dan bisa dilakukan penyidik pemula saja tapi ini seperti perkara mega korupsi yang harus di lakukan penyidikan tingkat dewa”, lanjut Ariefia dengan tertawa lebar.
“Pantas kalau buzer – buzer bayaran nyatakan kalau perkara Villa Gandus tak mungkin di ungkap oleh KPK karena Gubernur Sumsel tak mungkin tersentuh KPK”, pungkas Ariefia.
Penulis : 7firus
Sumber Berita: 7firus
