MediaCybermabespolri. com
Palembang,-Sumatra Selatan
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap praktik ilegal pengoplosan gas elpiji (LPG) subsidi ukuran 3 kilogram ke tabung non-subsidi ukuran 12 kilogram. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di ruang basement Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel, Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Rabu (21/1/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.
Dalam pengungkapan tersebut, Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel mengamankan empat orang yang diduga sebagai pelaku. Keempat tersangka masing-masing berinisial D (36) selaku pemilik modal, YA (36) sebagai pemilik lahan sekaligus pelaku pengoplosan, EA (40) yang berperan sebagai pekerja pengoplos, serta R (40) selaku sopir. Seluruh tersangka merupakan warga Kota Palembang.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, menjelaskan bahwa praktik pengoplosan tersebut dilakukan di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Taqwa, Mata Merah, Lorong Sungai Jawi Gang Anggrek, Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Aktivitas ilegal itu diketahui telah berlangsung selama kurang lebih lima bulan.
“Modus operandi para pelaku adalah memindahkan isi gas dari empat tabung LPG subsidi 3 kilogram ke dalam satu tabung LPG non-subsidi ukuran 12 kilogram. Caranya dengan meletakkan tabung 3 kilogram di atas tabung 12 kilogram, lalu menggunakan pipa sambungan untuk mentransfer isi gas,” ungkap Kombes Pol Doni.
Dalam penggerebekan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 426 tabung LPG 3 kilogram, 135 tabung LPG 12 kilogram, tiga unit timbangan, lima buah obeng, 19 pipa sambungan, empat pasang sarung tangan, satu unit mobil, 500 segel kuning tabung LPG 3 kilogram, serta 300 buah karet rubber seal.
Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal enam tahun atau denda hingga Rp6 miliar.
Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik penyalahgunaan barang subsidi yang merugikan negara dan masyarakat, serta mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan aktivitas serupa di lingkungan sekitarnya.
Umar wijaya,Yusuf
