LEBONG Bengkulu – 8 Mei 2026 – Sebuah tamparan keras mendarat tepat di wajah Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hingga sore ini, Jumat (8/5) pukul 15.46 WIB, jalur lintas Curup–Muara Aman kawasan Talang Ratu resmi menjadi “monumen kegagalan” pemerintah. Akses utama lumpuh total, namun tak satu pun batang hidung pejabat yang punya nyali menampakkan diri di tengah kubangan lumpur yang menyengsarakan rakyat.
Rambu Penghinaan: Birokrasi Tumpul, Rakyat Mengamuk!
Puncak kemuakan warga meledak saat Pemprov Bengkulu justru mempertontonkan lelucon murahan. Bukannya mengirim ekskavator atau material bangunan, mereka justru mengirim papan rambu peringatan—sebuah simbol ketidakberdayaan yang menghina logika.
“Kami butuh aspal, bukan papan peringatan untuk menonton kematian ekonomi kami!” teriak warga dengan nada beringas.
Petugas pembawa rambu “sampah” tersebut diusir paksa oleh massa yang sudah habis kesabaran. Rakyat muak dengan gaya seremonial birokrasi yang hanya pintar menghisap anggaran tanpa aksi nyata di lapangan.
Solidaritas Berdarah: Ketika Mantan Dewan dan Warga Lebih “Jantan” dari Pemerintah
Di saat negara sedang “mati suri” dan para pejabat asyik duduk manis di kursi empuk ber-AC, nurani justru bicara melalui aksi sipil. Kelumpuhan jalur ini hanya bisa terurai berkat tangan dingin Kapolsek Rimbo Pengadang bersama warga yang terjun langsung ke kubangan.
Fakta ini sungguh memuakkan dan memalukan bagi pemerintah:
Alat Berat: Mengandalkan milik pribadi Royana (Mantan Anggota Dewan).
Material: Disuplai sukarela oleh warga bernama Alikhan.
Operasional: BBM alat berat didapat dari hasil mengemis/patungan rakyat dan sumbangan polisi.
Ini adalah bukti sahih bahwa pemerintah telah “lepas tangan”. Bagaimana mungkin dinas teknis yang mengelola anggaran triliunan rupiah kalah telak oleh iuran recehan masyarakat?
Gugatan Rakyat: Ke Mana Larinya Uang Pajak dan Alat Berat Miliaran Rupiah?
Rakyat kini menggugat dengan beringas: Di mana alat berat yang kalian beli dengan keringat kami? Ada lebih dari sepuluh titik kerusakan yang tampak seperti medan perang, dua di antaranya mustahil ditembus kendaraan.
Kelumpuhan total ini membuktikan satu hal: Pejabat terkait hanya pandai “makan gaji buta”. Mereka lebih sibuk mengamankan posisi dan menghabiskan sisa anggaran daripada mengurusi jalan yang sudah hancur lebur.
Kepala Daerah “Hilang” Saat Rakyat Bertaruh Nyawa
Publik kini berteriak: Di mana Bupati? Di mana Gubernur? Di mana para anggota DPRD yang dulu mengemis suara?
Ketidakhadiran mereka di titik krisis sore ini mempertegas jurang antara penguasa yang kenyang dan rakyat yang merana. Pemimpin Lebong dan Bengkulu seolah bersembunyi di balik tembok kekuasaan, membiarkan rakyatnya bertaruh nyawa di jalur maut Talang Ratu.
Kesimpulan Pahit:
Jika rakyat harus patungan untuk memperbaiki jalan provinsi, maka keberadaan Pemda dan Pemprov sudah tidak ada gunanya lagi. Setiap liter BBM hasil iuran warga adalah saksi bisu atas matinya tanggung jawab moral pemerintah. Jangan datang memelas suara saat Pemilu jika saat rakyat sekarat, kalian justru berpangku tangan! ( Tim )
