Cybermabespolri.com
JAKARTA, 15 JUNI 2026 – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan ruas Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, pada hari ini. Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB mengangkat tuntutan substansial terkait tata kelola keuangan negara, kestabilan ekonomi rakyat, dan evaluasi kebijakan publik.
Jumlah peserta diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 orang, datang dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) Cabang Jakarta, Universitas Trisakti, Universitas Indonesia Terbuka (UT), serta sejumlah perguruan tinggi swasta. Aksi berlangsung tertib, meskipun menyebabkan perubahan alur lalu lintas di jalur utama ibukota.
POLISI: PENGGUNA JALAN HINDARI KAWASAN TERKAIT
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan sistem alihan arus mulai pukul 08.30 WIB.
“Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk menghindari kawasan Bundaran HI, Jalan MH Thamrin arah Monas, dan Jalan Sudirman arah Kuningan hingga kondisi kembali normal. Alternatif jalur dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman KAV, Jalan Gatot Subroto, atau Jalan Prof. Dr. Satrio,” ujarnya.
Sebanyak 500 personel kepolisian dan petugas keamanan ditempatkan di berbagai titik untuk memastikan kelancaran aksi dan keamanan umum. Tidak ada laporan kerusuhan hingga pukul 11.30 WIB.
TUNTUTAN UTAMA YANG DIUNGGAHKAN
Dalam deklarasi yang dibacakan oleh perwakilan koalisi mahasiswa, Muhammad Rizky Pratama dari Himpunan Mahasiswa UI, terdapat lima poin tuntutan utama:
1. HENTIKAN PEMBOROSAN ANGGARAN PEMERINTAHAN
Mahasiswa menegaskan bahwa data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2023-2025 menunjukkan potensi pemborosan dan ketidakoptimalan penggunaan anggaran negara mencapai puluhan triliun rupiah.
“Kami menuntut pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap setiap belanja negara. Setiap rupiah yang diboroskannya adalah hak rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan bersama,” tegas Rizky.
2. MENURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BBM
Aksi menyoroti kenaikan indeks harga konsumen (IHK) yang mencapai 5,2% pada Mei 2026, dengan komponen makanan dan minuman naik 7,8%. Mahasiswa meminta pemerintah merevisi kebijakan subsidi dan mekanisme penetapan harga agar lebih pro-rakyat.
“Harga beras, gula, minyak goreng, dan BBM yang terus melambung membuat daya beli rakyat menurun drastis,” jelas perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Siti Nurhaliza.
3. MENGHENTIKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
Mahasiswa menyatakan program yang telah berjalan sejak 2024 dinilai tidak efektif dan rentan penyelewengan. Data menunjukkan hanya 45% bantuan yang tepat sasaran, sementara sisanya diduga mengalami manipulasi data dan korupsi di tingkat daerah.
“Program yang seharusnya membantu anak sekolah miskin justru menjadi sumber kemudharatan. Lebih baik dana tersebut dialihkan ke peningkatan kualitas pendidikan,” ungkap mereka.
4. MENGHENTIKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
Mahasiswa mengkritik program pembangunan koperasi desa yang digulirkan awal tahun ini, yang dinilai tidak berdasarkan studi kelayakan matang.
“Hingga saat ini, lebih dari 1.200 koperasi desa yang dibangun mengalami kesulitan operasional karena kurangnya pendampingan dan akses modal,” ujar perwakilan mahasiswa ITB Jakarta.
5. MENGHENTIKAN MILITERISME DI RANAH SIPIL
Dalam tuntutan terakhir, mahasiswa menekankan perlunya pembatasan peran institusi militer di sektor sipil, termasuk dalam urusan pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan publik. Mereka juga menuntut pemerintah mengakui kesalahan dalam beberapa kebijakan yang dianggap merusak otonomi daerah dan hak masyarakat sipil.
“Militerisme di ranah sipil akan menghambat perkembangan demokrasi dan negara hukum,” tegas deklarasi tersebut.
RESPON PEMERINTAH SETEMPAT
Perwakilan dari Kantor Gubernur DKI Jakarta, Bambang Susanto, yang menerima surat pernyataan mahasiswa, menyampaikan bahwa aspirasi tersebut akan segera diteruskan ke pusat.
“Kami menghargai kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa. Setiap poin tuntutan akan kami dokumentasikan secara rinci dan sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa aksi berlangsung dalam suasana damai dan tertib.
AKSI DIJAMIN BERLANJUT JIKA TUNTUTAN TIDAK DITINDAKLANJUTI
Perwakilan koalisi mahasiswa menyampaikan bahwa mereka akan melakukan pemantauan terhadap respon pemerintah selama 14 hari ke depan.
“Jika tidak ada tindakan nyata dari pemerintah dalam waktu tersebut, kami akan melanjutkan aksi dengan skala yang lebih luas dan melibatkan elemen masyarakat lainnya,” tandas Muhammad Rizky Pratama.
Penulis: Muhammad Raihan Panintjo
Kontributor:Media Cyber Mabes Polri
Sumber Data: Pantauan Lapangan, Deklarasi Koalisi Mahasiswa, Keterangan Resmi Polres Metro Jakarta Pusat, Laporan BPK 2023-2025, Data IHK BPS Mei 2026
Penulis : M. Raihan Panintjo
Editor : Za
Sumber Berita: Jakarta
