Banyuasin, Cybermabespolri.com
28 April 2026 — Pengelolaan anggaran desa di Desa Panca Mulya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi sorotan publik. Sejumlah program, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga pengelolaan ternak ikan lele, diduga menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah tanpa hasil yang sepadan.
Sorotan ini mencuat setelah adanya laporan dan temuan awal dari masyarakat yang menilai realisasi kegiatan tidak sesuai dengan besaran dana yang telah dikucurkan pemerintah. Program budidaya ikan lele yang seharusnya menjadi sumber peningkatan ekonomi warga, disebut-sebut tidak berjalan optimal bahkan terindikasi tidak transparan.
Tak hanya itu, proyek pembangunan jalan desa juga ikut disorot. Warga mempertanyakan kualitas dan volume pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah digunakan.
Salah satu aktivis dari LSM LPKPI Sumatera Selatan, Hendrik, menegaskan bahwa anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu.
“Semua anggaran yang diturunkan pemerintah pusat itu untuk kemajuan desa dan kemakmuran masyarakat. Bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum. Dengan adanya dugaan ini, kami meminta aparat penegak hukum seperti inspektorat dan Kejaksaan Negeri Banyuasin segera turun tangan melakukan audit menyeluruh,” tegas Hendrik.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya bersama lembaga masyarakat lainnya akan terus mengawal dugaan ini hingga ada kejelasan hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan mengambil langkah-langkah lanjutan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan terkait dugaan tersebut. Publik kini menunggu langkah cepat dari aparat terkait dugaan angaran, yang ada di desa panca Mulya,untuk melakukan audit dan memastikan transparansi penggunaan anggaran desa.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabel dan terbuka, demi mencegah potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat luas.
(Tim)
