Cybermabespolri.com
PARIGI MOUTONG, SULAWESI TENGAH – 11 JUNI 2026 – Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoa’e Moutong yang berlokasi di Jl. H. Samsurizal Tombolotutu No.1, Desa Salumpengut, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, telah menerima alokasi dana publik sebesar Rp121,1 miliar selama empat tahun kepemimpinan Direktur Kurniati Masulili (jabat 2022–Juni 2026), namun kondisi fisik dan pelayanan rumah sakit tetap berada di titik nol – bahkan sebagian fasilitas justru semakin memburuk akibat kurangnya perawatan. Fakta ini muncul dari hasil investigasi mendalam yang dilakukan tim media selama tiga minggu, mencakup pemeriksaan langsung, analisis data resmi, dan wawancara dengan berbagai pihak terkait.
FASILITAS TIDAK SESUAI STANDAR, PASIEN TERPAKSA BELANJA SENDIRI
Pengamatan langsung ke lokasi menunjukkan bahwa ruang rawat inap kelas I, II, dan III masih dipenuhi ranjang bekas yang tidak pernah direnovasi, sebagian memiliki baut yang longgar dan jok yang sobek. Ruang gawat darurat (IGD) dengan kapasitas 12 tempat tidur hanya memiliki tiga alat monitor vital yang berfungsi dengan baik, sementara sisa lainnya berada dalam status perbaikan yang tidak pernah selesai sejak awal tahun 2025. Kamar operasi utama belum pernah melakukan sterilisasi total struktur bangunan sejak tahun pembangunan rumah sakit pada tahun 2015, meskipun anggaran untuk sanitasi khusus telah dialokasikan setiap tahun.
Tak hanya itu, stok obat-obatan esensial seperti antibiotik golongan pertama, obat penurun demam, dan alat kesehatan dasar seperti jarum suntik dan pembalut medis sering mengalami kekosongan. Data dari bagian farmasi RSUD menunjukkan bahwa selama tahun 2025 saja, sebanyak 67 jenis obat esensial harus dibeli oleh pasien secara mandiri karena rumah sakit tidak memiliki stok – padahal anggaran untuk pengadaan obat tahun tersebut mencapai Rp8,9 miliar.
RENCANA PENGEMBANGAN HANYA ADA DI KERTAS
Dokumen APBD Kabupaten Parigi Moutong periode 2022–2026 yang diperoleh tim menunjukkan bahwa sebanyak 23 proyek pengembangan RSUD telah dicatat sebagai “selesai” dengan total nilai Rp58,3 miliar. Namun, verifikasi lapangan menemukan bahwa hanya tiga proyek yang benar-benar dilaksanakan dengan standar minimal, yaitu pembangunan gudang obat kecil dengan nilai Rp2,1 miliar, penambahan empat unit AC di ruang administrasi dengan nilai Rp1,3 miliar, dan pengecatan ulang bagian depan bangunan dengan nilai Rp3,7 miliar.
Sisa 20 proyek yang dicatat selesai ternyata hanya berupa rencana kerja yang tidak pernah terealisasi. Contohnya, proyek pembangunan gedung rawat inap baru dengan nilai Rp19,5 miliar yang seharusnya selesai pada akhir 2024 masih hanya berupa tanah kosong di belakang kompleks rumah sakit. Proyek pengadaan mesin CT-Scan dengan nilai Rp12,8 miliar juga tidak ada tanda-tandanya, padahal pembayaran 70% dari total nilai telah dicatat dalam buku kas RSUD pada bulan September 2025.
“KAMI DITIPU DENGAN JANJI-JANJI KOSONG” – UCAP WARGA
Hj. Mariam Usman (48 tahun), warga Desa Salumpengut yang sering berobat ke RSUD untuk pengobatan diabetes, mengaku kecewa dengan kondisi rumah sakit yang tidak kunjung berubah. “Saat pertama kali Bapak Direktur menjabat, kami diberitahu akan ada banyak perbaikan – ruangan jadi lebih bersih, alat lebih lengkap, antrian lebih cepat. Tapi hingga sekarang, saya masih harus mengantri dari jam 06.00 pagi hanya untuk mendapatkan resep obat, dan kemudian harus pergi ke apotek swasta karena rumah sakit tidak punya stok,” ujarnya dengan suara penuh emosi.
Pengelola Toko Masyarakat yang berlokasi dekat dengan RSUD mengungkapkan bahwa banyak pasien dan keluarga mereka yang datang ke tokonya setelah berobat, seringkali mengadu tentang kondisi rumah sakit yang tidak kunjung membaik. “Saya melihat mereka datang setiap hari – sebagian datang dengan kondisi tubuh yang lemah, harus mengantri lama, lalu kembali ke toko saya untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena tidak mendapatkan bantuan yang cukup dari RSUD. Semua orang tahu ada yang tidak beres di sana,” katanya.
Sementara itu, seorang Bapak mantan kepala desa yang tidak mau disebutkan namanya juga mengungkapkan kekhawatirannya. “Saya pernah berada di posisi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, jadi saya tahu betul bagaimana seharusnya dana publik digunakan. Kondisi RSUD saat ini jauh dari harapan – dana yang besar dialokasikan tapi tidak terlihat manfaatnya sama sekali. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu perubahan,” ujarnya dalam temu rahasia dengan tim media.
TIM INVESTIGASI CARI KLAIRIFIKASI KE 2 ANGGOTA DEWAN, BERLANJUT HUBUNGI KETUA DPRD
Tim investigasi telah berupaya penuh melakukan klarifikasi kepada dua anggota Dewan yang duduk di Komisi IV DPRD Parigi Moutong, yakni Sutoyo, S.Sos. dan Mohamad Irfain, S.H.. Upaya temu dilakukan berulang kali melalui kunjungan langsung ke kantor masing-masing dan tempat tinggal mereka, namun hanya mendapatkan alasan tidak ada atau tidak dapat memberikan keterangan.
Menilai bahwa dua anggota dewan tidak cukup untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait pengawasan yang dilakukan lembaga, tim pun berusaha menghubungi Ketua DPRD Parigi Moutong Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, M.Si.. Namun, figur yang seharusnya menjadi pijakan kebenaran dalam mengawal kebijakan daerah tersebut seakan memilih jalan bungkam, tutup mata, dan tutup telinga. Setiap upaya kontak melalui telepon maupun kunjungan langsung selalu menemui tembok kebuntuan – tidak ada tanggapan apapun terhadap kekhawatiran masyarakat, seolah tidak menyadari bahwa setiap detik yang berlalu adalah waktu yang terbuang untuk rakyat yang membutuhkan layanan kesehatan layak.
DATA RESMI MENUNJUKKAN KESENJANGAN YANG MENGKHAWATIRKAN
Ringkasan data alokasi dan penggunaan dana RSUD Buluye Napoa’e Moutong periode 2022–Juni 2026 menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara rencana dan realisasi:
– Tahun 2022: Alokasi Rp18,2 miliar – Realisasi proyek hanya 12% dari target, sebagian besar digunakan untuk biaya operasional yang tidak tercatat secara rinci.
– Tahun 2023: Alokasi Rp21,7 miliar – Hanya 8% dari dana yang digunakan untuk pengembangan fasilitas, sisanya dicatat sebagai biaya konsultan dan administrasi.
– Tahun 2024: Alokasi Rp24,3 miliar – Proyek yang terealisasi hanya bernilai Rp3,9 miliar, sisanya dialihkan ke “anggaran cadangan” tanpa penjelasan rinci.
– Tahun 2025: Alokasi Rp27,8 miliar – Sebanyak Rp15,2 miliar dicatat sebagai pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa, namun tidak ada bukti penerimaan barang yang sah.
– Tahun 2026 (Juni): Alokasi Rp29,1 miliar – Hanya Rp2,7 miliar yang telah digunakan untuk operasional sehari-hari, tidak ada proyek pengembangan yang dimulai.
Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah juga menunjukkan bahwa dalam laporan pemeriksaan tahun 2024, RSUD Moutong mendapatkan opini “dengan pengecualian” karena ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi aktual fasilitas.
KEJAKSAAN DAN KPK AWAL MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN
Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan sedang melakukan tahap penyelidikan awal terkait dugaan penyalahgunaan dana RSUD. “Kita akan mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, termasuk data keuangan, dokumen proyek, dan keterangan dari saksi-saksi yang relevan. Jika terbukti ada tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, kami tidak akan sungkan untuk menuntut hukum secara tegas,” ujar perwakilan kejaksaan.
Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Sulawesi Tengah juga menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan teknis jika penyelidikan menunjukkan adanya indikasi korupsi skala besar. “Kita akan memastikan bahwa setiap rupiah dana publik yang digunakan untuk kesehatan masyarakat dapat memberikan manfaat yang maksimal. Tidak ada ruang bagi oknum yang menyalahgunakan posisi untuk merugikan negara dan rakyat,” jelas perwakilan tersebut.
MASYARAKAT MENUNTUT PERTANGGUNGJAWABAN YANG JELAS
Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong menggelar aksi damai di depan kantor RSUD Buluye Napoa’e Moutong pada hari Sabtu (20/07) lalu, membawa spanduk bertuliskan “Kembalikan Dana Kesehatan Rakyat” dan “Pertanggungjawabkan Pengelolaan RSUD”. Mereka menuntut agar Direktur Kurniati Masulili memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran, serta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi rumah sakit.
Tim media telah melakukan berbagai upaya untuk menghubungi Direktur Kurniati Masulili sejak awal investigasi, baik melalui telepon maupun kunjungan langsung ke kantor RSUD. Hingga saat berita ini diterbitkan, setiap kali dihubungi, Direktur selalu beralasan tidak enak badan – kondisi yang telah berlangsung selama satu minggu tanpa klarifikasi lebih lanjut terkait keluhan tersebut. Bunyi keadilan tidak akan terhenti hanya karena beberapa orang memilih untuk diam; seperti ombak yang terus menghantam pantai, rakyat akan terus mencari jawaban yang layak.
Ketua Tim Investigasi:
M. Raihan Panintjo
Reporter:
Kaperwil Sulawesi Tengah
Cyber Mabes Polri
Sumber Media:Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Palu
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip jurnalistik yang akurat, seimbang, dan transparan. Semua data yang disajikan berasal dari sumber resmi yang dapat diverifikasi, dan semua pihak yang disebutkan telah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Tim media akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga mendapatkan keadilan yang layak bagi masyarakat Parigi Moutong.
—
Penulis : M. Raihan Panintjo
Editor : Za
Sumber Berita: PARIGI MOUTONG
