PARIGI MOUTONG,-Cybermabespolri.com
Suara keheranan dan gelombang kecaman keras saat ini memecah kesunyian Bumi,Songulara Mombangu, di mana wibawa dan karakter kepemimpinan yang dulu dijanjikan dengan penuh semangat, kini seolah lenyap ditelan kebisuan yang penuh teka-teki kelam.
Hingga berita ini diturunkan, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Said, masih kokoh memagari mulutnya dan membungkam suaranya. Beliau masih tetap diam seribu bahasa, enggan melontarkan sepatah kata pun penjelasan kepada publik terkait isu panas yang menggelinding kencang, yakni dugaan permintaan pungutan atau fee kepada pelaku usaha pertambangan maupun pada setiap proyek pembangunan di daerah ini.
Kebisuan Wakil Bupati ini sungguh menusuk hati nurani rakyat. 🗡️
Sikapnya seolah berkata tanpa suara: “Aku memegang kekuasaan, maka aku bebas dari pertanyaan kalian.” Seakan dengan cara berdiam diri, kebenaran yang telah terkuak akan kembali tertutup rapat, seakan jabatan yang dipangku adalah milik pribadi yang abadi dan tak tersentuh, serta seakan rakyat hanyalah penonton pasif yang tidak berhak bertanya atau mengetahui apa pun.
Ironi yang paling menyakitkan dan mengiris hati terjadi baru kemarin tanggal 1 Juni. 🇮🇩
Saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar dengan khidmat dan bendera berkibar megah, justru tidak terlihat dan tidak terasa sedikit pun nilai-nilai luhur Pancasila dalam sikap dan perbuatan Wakil Bupati Parigi Moutong. Di luar barisan upacara, perilakunya jauh panggang dari api, seolah ajaran bangsa hanyalah seremonial belaka tanpa makna dan penghayatan. Masyarakat pun merasa seakan sedang dijajah dengan cara yang halus namun menyakitkan; dijajah haknya untuk tahu, dijajah kebebasannya bertanya, dan dijajah kebenarannya.
Reformasi yang dulu digaungkan seakan hilang ditelan bencana kelalaian. Harapan besar bahwa pemerintahan ada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, kini berganti wajah menjadi kekuasaan yang tertutup, kaku, dan seakan hanya milik segelintir orang yang lupa daratan.
Sikap yang penuh tembok pemisah ini memicu pertanyaan tajam dari segenap lapisan masyarakat maupun para praktisi hukum yang memantau peristiwa ini dengan saksama. Mereka mengecam keras dan mempertanyakan: Apakah diamnya ini adalah tanda ketidakberdayaan, atau justru merupakan pengakuan diam-diam bahwa seluruh tuduhan yang beredar itu adalah benar adanya?
Yang lebih menyakitkan dan mengherankan hati publik adalah sikap yang ditunjukkan oleh pucuk pimpinan daerah.
Sampai hari ini, Bupati Parigi Moutong selaku pemimpin tertinggi pun belum menampakkan sedikit pun keberaniannya untuk bersuara. Beliau tidak memberikan klarifikasi apa pun, baik terkait kasus yang menjerat wakilnya, maupun secara khusus menanggapi surat somasi kedua yang telah dilayangkan secara sah dan resmi kepada pemerintah daerah. Sang pemimpin tertinggi seolah membiarkan persoalan ini menggantung tak berujung, seolah tidak tahu dan tidak mau tahu, padahal permasalahan ini menyangkut kehormatan dan harta kekayaan daerah yang dipimpinnya.
Publik masih teringat dengan sangat jelas, bagaikan lukisan yang warnanya belum pudar sedikit pun, betapa manisnya kata-kata, tulusnya janji, dan tegasnya sikap yang ditampakkan keduanya saat masa-masa berkampanye dahulu. Waktu itu, setiap kalimat terasa merasuk ke sanubari, seolah mereka adalah pembela sejati rakyat, pemimpin yang paling berani, dan sosok yang siap menumpahkan segala keringat dan pengabdian demi tanah kelahiran tercinta.
Namun kenyataan hari ini bagaikan langit dan bumi yang saling bertolak belakang, jauh panggang dari api.
Di saat kebenaran dan keberanian sangat diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan, karakter gagah yang dulu dibanggakan itu seolah hilang tak berbekas ke mana perginya. Bahkan untuk mengambil sebuah keputusan atau kebijakan yang tegas demi kepentingan umum pun, keduanya terlihat gamang, ragu, dan tidak berani melangkah maju sedikit pun, seolah kaki mereka terpaku berat di lantai kekuasaan.
Pertanyaan besar yang membara di dada setiap warga:
“Apakah sebenarnya ada sosok ‘aktor di balik layar’ yang tersembunyi? Sosok yang diam-diam mengendalikan tali kendali pemerintahan saat ini? Sehingga, meski nama tercantum sebagai pemimpin, namun kehendak dan kebijakan justru bukan berasal dari hati nurani pemimpin daerah, melainkan digerakkan oleh kekuatan asing yang tidak terlihat mata?”
Kenyataan pahit ini terbukti pula dalam sikap yang diambil terhadap putra daerah terbaik yang berhati mulia. Mereka adalah anak-anak negeri ini yang memiliki keahlian tinggi dan jiwa pengabdian yang besar, yang dengan tulus ingin pulang dan membaktikan dirinya di tanah kelahirannya sendiri, namun justru mendapatkan pintu tertutup rapat dan penolakan yang menyakitkan.
Padahal, janji emas yang diucapkan dengan lantang di panggung-panggung kampanye dulu terdengar sangat jelas dan tegas bunyinya: “Kami akan mengutamakan putra daerah, kami memberi ruang seluas-luasnya bagi anak bangsa tanah ini untuk berkarya dan memajukan daerahnya.”
Di mana janji suci itu kini? Tenggelamkah dalam euforia kekuasaan, atau memang hanya umpan manis semata demi meraih suara rakyat?
Drs. Moh. Hatta pernah menegaskan hakikat jabatan yang sejati:
“Kekuasaan itu tidak untuk dinikmati dan dibanggakan, tetapi untuk dipergunakan semata-mata guna melayani rakyat.”
Kalimat bijak ini seakan menjadi cermin buram yang memalukan bagi wajah kepemimpinan saat ini di Parigi Moutong. Di sini, kita justru melihat pemimpin yang takut melayani, takut bersuara, dan takut mengambil keputusan.
Padahal, jika kita merujuk pada kajian hukum dan ketentuan pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia, sangat jelas tertulis bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki hak sekaligus kewajiban mutlak dan tak terelakkan untuk memberikan penjelasan serta keterangan kepada masyarakat. Keterbukaan itu bukanlah pemberian hadiah atau anugerah dari pemimpin kepada rakyat, melainkan hak asasi rakyat yang wajib dipenuhi tanpa syarat apa pun.
Sebuah kajian mendalam tentang karakter kepemimpinan menyatakan dengan tegas:
“Pemimpin yang sejati bukanlah mereka yang paling pandai bicara saat meminta kekuasaan, lalu menjadi bisu dan tuli saat kekuasaan telah digenggam erat. Bukan pula mereka yang mengaku paling cinta tanah air, namun dengan mudah menolak tangan anak bangsa sendiri yang tulus ingin menolong daerahnya.”
Rakyat Parigi Moutong menuntut jawaban yang nyata dan jujur. Dan ingatlah pesan abadi sejarah: Kekuasaan itu sifatnya sementara dan akan berputar, namun nama buruk, ketidakjujuran, dan ketakutan memimpin akan tercatat abadi dalam lembaran sejarah perjalanan Bumi Sonoulara Mombangu ini.
Penulis : M. Raihan Panintjo
Editor : Za
Sumber Berita: Sulewesi tengah palu
