Cybermabespolri.com
PARIGI MOUTONG – Bumi Parigi Moutong yang dikenal sebagai bagian tak terpisahkan dari hamparan peradaban agung Tanah Kaili, senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai luhur yang dititipkan para leluhur sejak zaman dahulu. Sebagaimana pesan suci nenek moyang Tanah Kaili Parigi Moutong yang diwariskan turun-temurun:
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Janganlah engkau asing di negerimu sendiri, dan janganlah tanah kelahiranmu menganggapmu orang asing. Anak kandung adalah darah daging, bila pulang hendaklah disambut dengan tangan terbuka, bukan ditolak dengan pintu tertutup. Mengabdi pada ibu pertiwi bukanlah permohonan, melainkan hak dan kehormatan.”
Nilai luhur ini sejalan dengan amanat luhur Proklamator Kemerdekaan, Ir. Soekarno, yang pernah bersabda:
“Negara yang kuat adalah negara yang tidak pernah melupakan anak-anaknya sendiri, dan selalu membuka pintu lebar-lebar bagi putra-putri terbaiknya untuk ikut serta memikul beban perjuangan dan pembangunan. Janganlah mencari orang lain untuk membangun rumahmu, sedang anak kandungmu sendiri memiliki kemampuan dan keinginan yang kuat untuk mengerjakannya.”
Namun, sangat ironis dan menyayat hati, prinsip mulia ini justru menjadi pisau tajam yang menorehkan kekecewaan mendalam di hati masyarakat saat ini. Sebuah fenomena ganjil, aneh, dan tak masuk akal kini tengah menjadi pembicaraan hangat, bukan hanya di warung kopi atau pertemuan warga, melainkan menjadi fakta sosial yang diakui luas dan sulit dibantah kebenarannya.
Mata, telinga, dan naluri seluruh elemen masyarakat seakan sepakat menyuarakan satu hal yang sama: Kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di bawah pimpinan Bupati saat ini dinilai telah menyimpang dari jalur yang semestinya. Ada perubahan drastis yang sangat terasa, berbeda jauh dengan kebiasaan dan pola kepemimpinan yang wajar dan biasa dilakukan para pemimpin sebelumnya.
Ada yang janggal, ada yang ganjil, dan seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata atau ‘tangan-tangan dingin’ yang sedang mengatur dan mengendalikan arah kebijakan. Seakan sang pemimpin utama kehilangan kendali, atau justru digiring ke arah yang bertentangan dengan hati nurani rakyat dan aturan yang berlaku.
Hal ini tergambar nyata dalam satu peristiwa besar yang melukai rasa keadilan warga, yakni penolakan terhadap putra daerah untuk pulang dan mengabdi di tanah kelahirannya sendiri. Gerakan ini dipelopori oleh Tim Ampibi Parigi Moutong.
Tim Ampibi Parigi Moutong adalah wadah persatuan dan aspirasi, yang beranggotakan para putra-putri asli kelahiran daerah ini, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) berdedikasi tinggi dan saat ini bertugas serta berprestasi di berbagai instansi Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga Negara, maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain di luar daerah.
Niat suci mereka untuk pulang bukanlah keistimewaan atau permohonan belas kasihan, melainkan panggilan jiwa dan amanah darah daging. Namun, jawaban yang mereka terima bukanlah sambutan hangat, melainkan PENOLAKAN.
Fakta yang terjadi di lapangan sangat mencolok dan terindikasi kuat mengarah pada praktik diskriminatif serta tindakan yang tidak adil:
✅ Ditolak hanya semata-mata beralasan status kepegawaian mereka berasal dari instansi pusat atau provinsi, bukan dari daerah; padahal aturan kepegawaian mengakui kesetaraan hak.
✅ Proses yang seharusnya bersifat terbuka dan transparan, justru menutup rapat pintu bagi anak daerah sendiri, seolah keahlian dan pengalaman mereka tidak dibutuhkan.
✅ Terindikasi kuat adanya penyimpangan prosedur oleh panitia seleksi yang diduga menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, seakan aturan dibuat-buat hanya untuk menghalangi langkah mereka.
Sangat ironis dan menyakitkan. Di saat daerah lain berlomba-lomba mendatangkan putra daerahnya untuk ikut membangun, Parigi Moutong justru menampik, menolak, dan menghalangi anak kandungnya sendiri pulang.
“Kami ingin pulang, mengabdi, membangun, dan memajukan daerah kelahiran kami, bukan dihalang-halangi!”, demikian tegas suara bulat dari para anggota Tim Ampibi Parigi Moutong, mencerminkan kepedihan yang mendalam.
Sorotan terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kian menguat di ruang publik. Sejumlah warga menilai, kebijakan yang berjalan belakangan ini belum sepenuhnya memberi ruang yang setara bagi anak daerah untuk mengabdi di tanah kelahirannya sendiri. Kritik tersebut muncul di tengah harapan masyarakat agar pemerintah daerah tetap menjunjung keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap putra-putri lokal.
Seorang tokoh publik di Parigi Moutong yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, persoalan ini bukan sekadar soal teknis pemerintahan, melainkan juga soal martabat daerah.
“Kalau anak daerah sendiri tidak diberi ruang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya soal kesempatan, tetapi juga martabat daerah. Pemerintah seharusnya menjelaskan semuanya secara terbuka agar publik tidak terus bertanya-tanya,” ujarnya.
Nada serupa disampaikan tokoh pemuda setempat. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang muncul bukanlah tuntutan untuk diistimewakan, melainkan permintaan atas kesempatan yang adil dan proporsional.
“Pemuda Parigi Moutong tidak menuntut keistimewaan. Kami hanya meminta kesempatan yang adil, transparan, dan proporsional bagi putra-putri daerah untuk ikut mengabdi di tanah kelahiran sendiri,” katanya.
Di sisi lain, salah satu anggota DPRD Parigi Moutong menilai bahwa keluhan masyarakat perlu segera ditanggapi secara terbuka oleh pemerintah daerah. Menurutnya, jika aspirasi publik dibiarkan menggantung tanpa penjelasan yang memadai, maka ruang tafsir di masyarakat akan semakin liar.
“Masukan dan keluhan masyarakat ini perlu ditanggapi serius. Pemerintah daerah harus memberi penjelasan resmi agar tidak muncul tafsir liar di ruang publik,” ujarnya.
Terkait dengan hal tersebut, pihak media telah berupaya maksimal melakukan langkah konfirmasi secara langsung kepada Bupati Parigi Moutong guna menampung penjelasan, tanggapan, maupun bantahan terkait berbagai isu dan fakta yang berkembang di masyarakat. Namun, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi tersebut belum dapat dilakukan karena yang bersangkutan masih memiliki sejumlah agenda pertemuan dan menerima tamu, sebagaimana disampaikan oleh ajudan Bupati.
Sejumlah kalangan menilai, persoalan ini perlu ditempatkan dalam koridor hukum, etika pemerintahan, dan prinsip transparansi. Dalam pandangan mereka, setiap kebijakan publik memang berhak dikritik, tetapi kritik tersebut akan lebih sehat bila dibarengi fakta, klarifikasi resmi, dan sikap terbuka dari pemerintah. Tanpa itu, rasa percaya masyarakat berisiko menurun dan memunculkan ketegangan yang tidak perlu.
Hingga berita ini disusun, pemerintah daerah belum memberikan penjelasan rinci atas sorotan yang berkembang. Masyarakat berharap, Pemkab Parigi Moutong dapat segera memberi keterangan yang terang agar polemik ini tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang lebih luas di tengah publik.
Keadilan harus ditegak! Anak daerah berhak mengabdi di tanah airnya sendiri!
🖊️ Oleh: M. RAIHAN PANINTJO
Penulis : M. Raihan Panintjo
Editor : Za
Sumber Berita: PARIGI MOUTONG
