Cybermabespolri.com
Parigi Moutong – Genap satu tahun berlalu sejak Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, S.Kom. dan Wakil Bupati Parigi Moutong H. Abdul Sahid, S.Pd. resmi menerima mandat tertinggi dari rakyat untuk memimpin daerah ini. Satu tahun ini bukan sekadar hitungan waktu, melainkan momen pembuktian yang paling krusial dan menegangkan. Pertanyaan besar yang menggema di setiap sudut desa kini sangat nyata: Apakah 365 hari ini diisi dengan keringat dan kerja tulus membangun rakyat, atau hanya dimanfaatkan sebagai masa transisi manis untuk mengamankan kursi kekuasaan sekaligus mengeruk keuntungan pribadi semaksimal mungkin? Janji-janji manis yang dilontarkan lantang di atas panggung kampanye dulu, hari ini sedang diadili oleh tiga hakim yang paling jujur, paling tajam, dan tidak bisa disuap: Data yang tak berbohong, uang rakyat yang sangat terbatas, serta penderitaan dan harapan warga yang menuntut keadilan.
Dalam panggung demokrasi, keberhasilan seorang pemimpin daerah sama sekali tidak diukur dari seberapa sering mereka tampil dalam kegiatan seremonial, seberapa rapi pakaian dinas yang dikenakan, atau seberapa gencar mereka dipuji di media. Ukuran keberhasilan tidak ada di panggung, tapi di dapur rakyat. Kinerja pemerintahan harus dinilai dengan indikator yang nyata, terukur, dan bisa dipegang buktinya. Berhentilah bicara sukses kalau perut rakyat masih banyak yang lapar. Jangan pernah mengaku sudah bekerja keras kalau hasil yang terlihat di lapangan tidak sebanding dengan triliunan uang yang sudah dihabiskan dari kas daerah.
Salah satu medan pertempuran terberat dan menjadi sorotan utama adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana yang setiap tahun dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik adalah darah dan nyawa pembangunan daerah. Uang ini seharusnya mengalir deras untuk mengangkat derajat hidup warga. Namun, di sinilah letak ujian kejujuran yang paling berat: Ke mana sebenarnya uang itu berlabuh? Apakah mengalir lurus turun ke desa-desa membangun infrastruktur, atau justru lebih banyak yang berbelok masuk mengisi kantong-kantong pribadi para penguasa dan kroninya jauh sebelum pekerjaan itu dimulai?
Tidak kalah pentingnya adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi barometer ketajaman kebijakan yang diambil. Data statistik pertumbuhan ekonomi, perkembangan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga geliat UMKM, semuanya bisa diatur tulisannya. Oleh karena itu, pertanyaannya harus kita lontarkan dengan keras dan lugas: Apakah pendapatan petani, nelayan, dan pedagang kecil kita benar-benar bertambah nyata di dalam saku mereka? Atau angka pertumbuhan itu hanyalah rekayasa di atas kertas mewah kantor, semata-mata agar terlihat bagus saat dilaporkan ke atasan di pusat?
Menyentuh soal kesejahteraan sosial, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran adalah wajah asli pemerintahan ini. Masyarakat tentu berharap program yang digulirkan mampu mengangkat mereka dari jurang kesulitan. Tapi, coba lihat dan cermati sekeliling kita dengan jujur: Apakah jumlah orang susah dan pengangguran ini benar berkurang? Atau justru sebaliknya, rakyat makin bingung mencari nafkah, sementara para pemimpinnya terlihat makin bergaya hidup mewah, santai, dan pamer kekayaan yang tak masuk akal sumbernya?
Sektor pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar lagi. Ketersediaan sekolah yang layak, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penanganan gizi buruk dan stunting, hingga pemerataan akses, adalah hak mutlak rakyat. Jangan hanya bangga mengatakan sekolah sudah dibangun dan puskesmas sudah diperbaiki. Kita harus bertanya lebih tajam: Bagaimana kualitasnya? Apakah bangunannya saja yang megah untuk pamer foto, tapi di dalamnya kosong melompong tanpa alat, tanpa buku, dan tanpa obat? Bukankah ini terjadi karena dananya sudah habis dipotong dan dibagi-bagi di meja rapat sebelum sampai ke lokasi?
Pada sisi pembangunan fisik, kualitas jalan, jembatan, irigasi, dan sarana air bersih adalah saksi bisu yang paling jujur dan tidak bisa dibohongi. Beton dan aspal tidak pandai berbohong seperti laporan pejabat. Lihatlah kenyataan pahit ini: Jalan yang baru saja diaspal beberapa bulan lalu kini sudah bergelombang dan berlubang parah. Jembatan yang baru selesai dibangun terlihat sempit dan lemah. Ini adalah bukti nyata bahwa ada yang dimainkan dalam bahan dan ukuran. Ini bukti bahwa pengawasan yang diklaim ketat itu hanyalah basa-basi dan sandiwara belaka.
Sementara itu, wajah birokrasi kita tercermin dari kualitas pelayanan publik. Kemudahan mengurus dokumen kependudukan, perizinan usaha, hingga respons terhadap keluhan rakyat adalah cermin hati pelayan negara. Masihkah berlaku hukum rimba di kantor-kantor kita: “Kalau tidak diberi uang pelicin, maka jangan harap dilayani”? Apakah aparatur kita sudah menjadi pelayan rakyat yang santun, atau masih bertindak sebagai pedagang izin yang menjual hak rakyat dengan harga yang sangat mahal?
Tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan juga menjadi sorotan tajam. Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), keterbukaan informasi, dan penanganan laporan masyarakat seharusnya menjadi cerminan kebersihan pengelolaan uang negara. Namun kita harus sadar dan berani berkata jujur: Hati-hati dengan opini bersih di atas kertas. Seringkali, kebersihan administrasi itu hanyalah hasil akal-akalan ahli hitungan untuk menutupi kebocoran dan kerugian negara yang nyata terjadi di lapangan.
Rakyat juga memiliki hak mutlak untuk menagih janji politik yang dulu disampaikan H. Erwin Burase, S.Kom. dan H. Abdul Sahid, S.Pd. saat mendambakan suara rakyat. Program prioritas yang dijanjikan harus diuji kebenarannya. Jangan hanya pandai berjanji manis dan bersumpah setia saat sedang butuh suara dan dukungan rakyat. Setelah duduk nyaman di kursi empuk dan memegang kekuasaan, jangan jadi pemimpin yang tuli, yang pura-pura lupa, dan justru sibuk mengatur strategi mencari keuntungan pribadi. Ingatlah, rakyat tidak menderita alzheimer, mereka masih ingat betul apa yang diucapkan setahun lalu.
Evaluasi satu tahun ini bukanlah semata-mata upaya mencari kesalahan, melainkan mekanisme pertahanan hidup demokrasi kita. Apresiasi boleh diberikan jika memang ada capaian, tetapi kritik yang tajam dan keras adalah kewajiban, bukan kejahatan, jika kenyataannya masih banyak yang salah. Dan ingatlah dengan baik: Suara kritis yang keras dan tajam dari rakyat saat ini bukanlah bentuk kebencian kepada pemimpinnya, melainkan bentuk kewaspadaan tinggi rakyat yang sudah muak dan tidak mau lagi dibohongi, tidak mau lagi dirugikan, dan tidak mau lagi ditipu oleh pemimpinnya sendiri.
Pada akhirnya, nilai dan harga diri pemerintahan H. Erwin Burase, S.Kom. dan H. Abdul Sahid, S.Pd. tidak akan diukur dari tebalnya buku laporan kerja atau banyaknya slogan yang dibangun. Sejarah akan mencatat kinerja mereka hanya dari satu hal: Seberapa jauh kebijakan yang diambil mampu mengubah nasib rakyat menjadi lebih baik. Kalau setelah satu tahun memimpin, rakyat masih banyak yang hidup dalam susah, pembangunan masih banyak yang asal jadi dan cepat rusak, serta dugaan korupsi dan pungli masih menghantui setiap lini pekerjaan, maka sejarah akan mencatat tahun pertama ini bukan sebagai tahun kerja nyata, melainkan tahun pembuktian pahit bahwa jabatan wakil rakyat ini disalahgunakan secara terang-terangan sebagai sarana mengumpulkan harta kekayaan pribadi secepat-cepatnya.
Sampai saat berita ini diturunkan, belum ada satu pun klarifikasi yang rinci, terbuka, dan meyakinkan dari H. Abdul Sahid, S.Pd. maupun pimpinan daerah lainnya terkait tuduhan pungutan liar dan kelalaian kerja yang masif ini. Rakyat kini menanti dengan napas tertahan: Apakah pejabat ini berani tampil terbuka membawa bukti-bukti hitungan yang jujur dan hasil pengawasan yang asli untuk membela diri? Atau ia memilih jalan diam, berharap masalah ini hilang ditelan waktu, sementara uang haram terus mengalir masuk ke kantongnya tanpa henti di tengah penderitaan rakyat?
**Pesan ini kami sampaikan dengan penuh kesadaran dan ketegasan kepada Bapak Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, S.Pd. sebagai cermin pengingat yang paling jujur: Jabatan ini adalah amanah suci yang ditanggung jawabkan bukan hanya kepada rakyat di dunia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika Bapak merasa lelah, merasa berat beban ini, merasa tidak mampu lagi bekerja jujur dan keras, atau jika hati nurani Bapak sudah tergerus oleh kebiasaan buruk dan nafkah pribadi, maka kami katakan terus terang: Janganlah mempertahankan kursi ini hanya demi kekuasaan dan harta semata. Apabila tidak mampu menjalani amanah rakyat dengan baik dan benar, lebih baik memundurkan diri sedini mungkin, daripada terus duduk diam, diam saja membiarkan rakyat dirugikan, dan akhirnya meninggalkan sejarah kelam serta menanggung dosa dan kutukan rakyat yang berkepanjangan.
Kontributor Sulawesi Tengah
Penulis : M. Raihan Panintjo
Editor : Za
Sumber Berita: Sulewesi tengah palu
