Cybermabespolri.com
“Anggaran Harus Sinkron dengan Jeritan Rakyat
PALEMBANg – Penggiat Kontrol Sosial, Budi Rizkiyanto, menyoroti dugaan ketidaksesuaian prioritas anggaran Pemprov Sumatera Selatan terkait belanja sewa helikopter senilai Rp4 miliar di APBD 2025, di tengah masifnya keluhan masyarakat soal jalan rusak.
Informasi pengadaan “Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya: Sewa Helikopter” dengan metode e-purchasing TA 2025 ramai beredar di media sosial dan memicu kritik publik.
“Ini soal asas kesesuaian. Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tegas: anggaran dikelola tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pertanyaannya: adil dan patutkah sewa helikopter Rp4 M saat rakyat di pelosok masih kejeglong di jalan rusak? tegas Budi, Kamis (9/5/2026).
Budi menjelaskan, asas ketidaksesuaian terjadi ketika belanja pemerintah diduga tidak mencerminkan urgensi dan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, transportasi udara pejabat bukan kebutuhan dasar, sementara jalan adalah urat nadi ekonomi rakyat.
“Rp4 miliar itu kalau buat beton jalan, bisa dapat 2-3 km jalan cor kualitas bagus di kabupaten. Atau buat tambal 40 km jalan berlubang. Bandingkan manfaatnya: helikopter untuk mobilitas beberapa pejabat vs jalan untuk mobilitas ribuan petani, pedagang, anak sekolah. Di mana letak keadilannya? ujar Budi.
Desakan Budi Rizkiyanto ke Pemprov Sumsel:
Buka Urgensi ke Publik Gubernur wajib jelaskan detail: untuk siapa, berapa kali terbang, rute mana, dan urgensi apa yang tidak bisa digantikan transportasi darat. Jika untuk mitigasi bencana, buktikan dengan data.
Uji Asas Kepatutan DPRD Sumsel harus panggil TAPD & Sekda. Uji apakah belanja ini lolos asas efisiensi dan efektivitas. Jika diduga hanya untuk kenyamanan, batalkan dan realokasi ke jalan.Audit Prioritas BPKP Sumsel diminta audit kesesuaian belanja. Bandingkan porsi anggaran jalan rusak vs belanja penunjang pejabat TA 2025.
Libatkan APH Jika diduga ada markup atau sewa fiktif, Kejati Sumsel harus turun. Cek harga pasar sewa heli per jam vs nilai kontrak Rp4 M.
Budi juga mengajak masyarakat kritis tapi objektif. . Tapi Pemprov juga jangan diam. Klarifikasi sekarang sebelum jadi bola liar. Ingat, asas praduga tak bersalah berlaku, tapi asas transparansi juga wajib, tutupnya.
- Hingga rilis ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemprov Sumsel terkait urgensi dan rincian peruntukan anggaran sewa helikopter Rp4 miliar tersebut.
