Cybermabespolri.com
JAMBI – Kabar duka kembali menyelimuti dunia kesehatan. Lagi-lagi seorang dokter meninggal dunia saat bertugas di wilayah Jambi. Masih muda, masih dalam masa pengabdian, namun tubuhnya tak kuasa menahan beban tugas hingga akhirnya ambruk.
Ini bukan insiden tunggal, melainkan sebuah pola yang terus berulang. Dan jika pola ini dibiarkan terus menerus, itu artinya ada sistem yang sakit parah, bahkan bisa dikatakan sistem yang sedang membunuh pelakunya sendiri.
Hal tersebut disuarakan dengan lantang oleh Budi Rizkiyanto, Penggiat Kontrol Sosial, dalam pernyataannya yang penuh kecaman, Sabtu (2/5/2026).
Ia menilai rentetan kasus dokter meninggal saat bertugas adalah alarm bahaya yang tak bisa lagi ditutup-tutupi atas bobroknya tata kelola kesehatan di daerah.
Fakta di lapangan sangat memilukan. Seorang dokter di RSUD daerah bisa dipaksa berjaga 32 jam non-stop. Mulai dari IGD, OK, rawat inap, semuanya ditanggung hanya oleh satu atau dua orang saja.
Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas-jelas membatasi maksimal 40 jam per minggu, tapi di sini aturan itu dilangkahi begitu saja dengan dalih pengabdian.
Ini bukan pengabdian, ini adalah eksploitasi halus yang berkedok sumpah Hipokrates. Mereka disiksa oleh sistem yang tidak manusiawi.
Budi juga mempertanyakan keberadaan dan fungsi lembaga pengawas.
Mana Dinas Kesehatan Mana Ikatan Dokter Indonesia Kenapa mereka diam seribu bahasa saat anggotanya diperlakukan seperti robot tanpa hari libur? Jangan tunggu mayat bergelimpangan baru mau bertindak.
Kritikan tajam juga dilayangkan terkait kekurangan SDM yang sangat kronis. Rasio dokter di Jambi dikabarkan mencapai 1 banding 3.000, jauh meleset dari standar ideal WHO yang seharusnya 1 banding 1.000.
Akibat kelalaian sistem dalam distribusi tenaga kerja, satu dokter dipaksa jadi Superman. Harus menangani pasien, mengurus administrasi BPJS, membuat visum, sampai menghadiri sidang.
Saat mereka ambruk dan meninggal, pihak berwenang dengan enteng bilang itu takdir. Itu bukan takdir, ini adalah kelalaian sistemik yang dilakukan Pemprov dan Kemenkes yang gagal total.
Tak hanya itu, soal insentif juga menjadi sorotan. Gaji dan insentif dokter di pelosok kalah jauh dibandingkan sekadar jadi influencer skincare.
Jadi jangan heran jika pos IGD kosong. Mereka yang mau berkorban justru disiksa oleh aturan yang tidak adil.
Di satu sisi dokter dituntut bekerja maksimal menyelamatkan nyawa, tapi di sisi lain alat medis minim, obat kosong, pembayaran BPJS pun terlambat.
Saat pasien meninggal, dokter yang didemo dan dihajar amarah keluarga. Tapi saat dokter yang meninggal karena kelelahan, siapa yang peduli? Siapa yang berteriak membela mereka?
Menurutnya, alasan manajemen RS dan Dinas Kesehatan yang selalu bilang sudah sesuai SOP adalah pembohongan SOP adalah pembohongan publik. SOP yang mana? SOP yang membiarkan dokter bekerja 3 shift berturut-turut tanpa istirahat Itu bukan SOP pelayanan, itu SOP pembunuhan perlahan.
Budi Rizkiyanto mengajukan tuntutan keras yang harus segera ditindaklanjuti. Lakukan audit total jam kerja seluruh dokter di RSUD Jambi oleh Dinkes Provinsi dan Ombudsman. Setiap pelanggaran aturan 40 jam per minggu harus diproses hukum.
Tetapkan aturan tegas, satu shift maksimal 12 jam dengan jeda istirahat wajib 12 jam. Nyawa dokter sama mahalnya dengan nyawa pasien.
Pemprov Jambi wajib merekrut minimal 500 dokter PTT dan menaikkan insentif tahun ini. Berhentilah hanya membangun gedung megah tapi isinya kosong tanpa tenaga ahli.
Segera buka posko kesehatan mental khusus untuk nakes. Hentikan stigma bodoh bahwa dokter harus selalu terlihat kuat padahal mental mereka sudah hancur lebur.
Dokter meninggal bukan sekadar musibah, itu adalah teriakan kematian yang nyaring.
Jika sistem tetap tuli dan enggan berubah, maka bersiaplah. Besok atau lusa, kita sendiri yang akan terbaring lemah di ranjang sakit, sementara ruang IGD yang kita banggakan itu sunyi senyap tanpa ada satu pun penyelamat yang tersisa.
Penulis : Budi
Editor : Za
Sumber Berita: Jambi
