Cybermabespolri.com
Catatan : M Hatta Taliwang.
1. Cara Kekerasan / kekuatan militer. Seperti yg dilakukan thdp negara Libya, Irak, Venezuela, Iran dll oleh AS khususnya dan Blok Barat umumnya.
2.Cara Hard Influence.
Dengan melakukan
suap , komisi proyek, jabatan khusus di bisnis, pemberian fasilitas pribadi seperti perjalanan ke luar negeri, pemberian properti, memfasilitasi dengan wanita cantik dll
Ini disebut state capture.
3. Cara Soft Power Diplomacy. Memberi beasiswa, memberi gelar, memberi ,penghargaan kebudayaan dll
Tujuannya membangun goodwill,memperkuat hubungan diplomatik,
membuka akses ekonomi.
Masalah muncul karena
pemberian itu mempengaruhi kebijakan publik secara tidak transparan.
4.MemanfaatkanJaringan oligarki domestik.
Terkadang ini lebih dominan daripada pengaruh asing langsung. Mereka tergolong antek.
Pengusaha besar( Konglomerat/ Taipan) sering membiayai politik dengan imbalan
proyek negara,
konsesi SDA,
regulasi yang menguntungkan.
Mereka ini menjelma atau disebut
oligarki politik-ekonomi
Biaya politik yg mahal,
pilkada, pemilu butuh dana besar.
Kandidat menjadi bergantung pada sponsor.
Sementara Institusi
penegakan hukum lemah dan tidak konsisten.
pengawasan publik terbatas dan makin lemah karena LSM , Ormas dll sering terkooptasi. Didukung oleh
budaya patronase, budaya
relasi “balas jasa” sangat kuat.
Sementara ketergantungan negara pada ekonomi global,
investasi asing ,
posisi tawar negara lemah menyebakab elite “terkooptasi”,
kebijakan pro-elite, kurang pro-rakyat, terjadi pengkhianatan pemimpin,
eksploitasi SDA minim nilai tambah,
kebocoran anggaran (korupsi),
ketimpangan meningkat.
Jadi masalahnya menjadi sistemik.
Dengan sikon ekonomi politik seperti itulah akhirnya Indonesia ditaklukkan oleh kapitalis( global) sehingga penaklukan negara ini tak perlu dengan perang pisik berdarah darah seperti di Timur Tengah dll.
Kini masalah Indonesia sangat dalam dan dilematik karena :
1.Struktur kekuasaan
politik dibiayai oligarki
2.Sistem ekonomi
ekstraktif, berbasis SDA mentah. Sedang diusahakan dg hilirisasi.
3. Kelembagaan
check and balance yg di banggakan pendukung UUD 2002, nyatanya keropos.
Lalu apa solusi atas kondisi demikian?
1.Mungkin perlu dipikirkan
bagaimana menurunkan biaya politik. Pilpres dan Pilkada mempertimbangkan sistem perwakilan musyawarah menurut sila ke 4 Pancasila.
2.Bagaimana memperkuat lembaga pengawas( Kejaksaan, Polisi, KPK dan lain lain).Perlu political will yg kuat dari Presiden.
3.Bagaimana mengurangi dominasi oligarki.
4.Bagaimana meningkatkan posisi tawar negara. Presiden dan Pemimpin Lembaga Tinggi Negara harus jadi contoh dan teladan, sehingga rakyat menghormati dan musuh menjadi segan, respek pada negara.
5. Dll
***MHT03052026***
Penulis : Budi
Editor : Za
Sumber Berita: Pemerintah Indonesia
