Palembang(Sumatera Selatan)–Cybermabespolri.com– Persaudaraan 98 Sumatera Selatan (Sumsel) mendorong Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran kementerian guna memastikan seluruh kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Organisasi tersebut menilai kepercayaan publik tidak dibangun melalui narasi maupun pencitraan, melainkan melalui bukti nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Ketua Persaudaraan 98 Sumsel, DD Shineba, SH., M.H., mengatakan ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh penyampaian capaian program, tetapi juga oleh konsistensi dalam merealisasikan janji politik serta kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Janji politik adalah komitmen moral kepada rakyat. Kepercayaan publik tidak lahir dari narasi, tetapi dari bukti yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata,” ujar Shineba di Palembang, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan seperti kesempatan kerja, melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup, hingga tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari data statistik, tetapi juga dari kondisi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan,” katanya.
Shineba juga meminta Presiden mengevaluasi secara menyeluruh kinerja seluruh kementerian. Menurutnya, Presiden tidak perlu ragu melakukan penyegaran terhadap menteri yang dinilai belum mampu menerjemahkan visi dan program pemerintahan secara efektif.
“Presiden mesti melihat dan mengevaluasi seluruh kinerja kementerian. Jangan segan melakukan penyegaran atau mengganti pembantunya yang tidak mampu menerjemahkan program Presiden dengan baik. Itu merupakan hak prerogatif Presiden demi memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif,” tegasnya.
Ia menilai masih terdapat sejumlah program pemerintah yang belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat. Bahkan, menurutnya, beberapa kebijakan justru memunculkan polemik dan persoalan baru di tengah publik sehingga perlu dievaluasi secara terbuka.
“Jangan sampai kebijakan yang seharusnya menjadi solusi justru menimbulkan kegaduhan dan persoalan baru. Setiap program harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya berdasarkan target administratif atau laporan di atas kertas,” ujarnya.
Selain itu, Shineba menyoroti masih berlarutnya persoalan konflik agraria di berbagai daerah. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan struktural di tingkat pedesaan.
“Konflik agraria, misalnya, menurut pengamatan kami semakin masif. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan membuka akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria. Persoalan mendasar seperti ini harus menjadi prioritas,” katanya.
Menurut Shineba, akar persoalan kemiskinan juga belum sepenuhnya disentuh oleh berbagai program pemerintah.
“Program pengentasan kemiskinan semestinya menyentuh akar persoalan, yaitu terbukanya akses masyarakat terhadap sumber-sumber produksi. Selama persoalan mendasar itu belum diselesaikan, upaya pengentasan kemiskinan akan sulit memberikan dampak yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (Kopmer). Dalam pandangannya, kedua program tersebut masih memerlukan evaluasi agar mampu membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat.
“Menurut kami, pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih belum sepenuhnya menunjukkan terbentuknya ekosistem penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut masih berjalan secara parsial sehingga efektivitasnya perlu dievaluasi. Pemerintah juga perlu memastikan setiap kebijakan tidak memperlebar kesenjangan ekonomi dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” tegasnya.
Shineba mengingatkan bahwa semangat Reformasi 1998 mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, terbuka terhadap kritik, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Demokrasi membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar kritik dan berani memperbaiki kebijakan yang dinilai belum efektif. Kritik bukan ancaman, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi untuk memperkuat kualitas pemerintahan. Kepercayaan publik dibangun lewat bukti, bukan narasi,” katanya.
Ia menegaskan Persaudaraan 98 Sumsel akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstitusional sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Sementara itu, aktivis sekaligus akademisi, Dr (c) Ade Indra Chaniago, M.Si., menilai evaluasi terhadap berbagai program pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi yang sehat.
Menurut Ade, masyarakat memiliki hak untuk menilai efektivitas kebijakan berdasarkan dampak yang dirasakan secara langsung. Ia menyoroti sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (Kopmer), yang menurutnya masih menuai berbagai kritik dan perhatian publik.
“Setiap program pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi. Kritik publik semestinya dijawab melalui perbaikan kebijakan, transparansi pelaksanaan, integritas dan akuntabilitas sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Ade menegaskan kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial dalam negara demokrasi, bukan untuk melemahkan pemerintah.
“Pemerintah akan memperoleh kepercayaan yang lebih kuat apabila mampu membuktikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Kepercayaan publik dibangun melalui hasil yang nyata, bukan sekadar narasi,” tutupnya.
Penulis : Budi Rizkiyanto
Editor : As
Sumber Berita: Budi Rizki yanto
